lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Komunitas wartawan dan konten kreator yang tergabung dalam SWAKKA mulai mengambil langkah terbuka. Hari ini, Kamis (05/02/2026), SWAKKA dijadwalkan mendatangi Kejaksaan Negeri dan Inspektorat, baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka agenda kelembagaan yang sarat pesan pengawasan publik.
SWAKKA merupakan singkatan dari Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan bersama soal keterbukaan, akuntabilitas, dan respons lembaga publik terhadap kerja-kerja jurnalistik. Organisasi ini didirikan oleh 15 media online yang tersebar di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Kota Sukabumi.
Ketua Presidium SWAKKA, Ahmad Mukhlis dari Portaloka.id, menjelaskan bahwa agenda hari ini bukan sekadar kunjungan formal. SWAKKA membawa misi membangun komunikasi langsung dengan aparat pengawasan dan penegakan hukum, sekaligus memastikan ruang dialog tetap terbuka antara pers dan institusi negara.
Menurutnya, SWAKKA ingin memulai relasi yang sehat sejak awal. Karena itu, kunjungan ke Kejaksaan dan Inspektorat juga dimanfaatkan untuk silaturahmi sekaligus mengantarkan undangan deklarasi SWAKKA yang akan digelar pada Kamis, 12 Februari 2026, di Hotel Grand Metro.
Namun, agenda SWAKKA tidak berhenti di urusan seremoni. Dalam kunjungan tersebut, SWAKKA juga akan menyampaikan sejumlah indikasi kasus yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kasus-kasus ini mencakup dugaan korupsi hingga persoalan kinerja pejabat publik yang dinilai bermasalah.
Wakil Ketua Presidium SWAKKA, Diki Samani dari albadarpost.com, menegaskan bahwa SWAKKA datang bukan membawa asumsi, melainkan data. Salah satu contoh yang disorot adalah kasus Gedung PLUT di Kabupaten Tasikmalaya, yang menurutnya fakta-fakta dugaan korupsi dan persekongkolannya sudah sangat terang di ruang publik.
SWAKKA, kata dia, ingin mengetahui sejauh mana Kejaksaan dan Inspektorat telah bergerak atau akan bergerak terhadap kasus-kasus semacam itu. Pertanyaan ini diajukan secara terbuka, sebagai bentuk kontrol sosial yang dijalankan secara bertanggung jawab.
Selain PLUT, terdapat pula indikasi dugaan korupsi di sejumlah sektor strategis lain, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). SWAKKA memastikan bahwa seluruh temuan tersebut berbasis dokumen dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
➡️ Lanjut ke halaman berikutnya: SWAKKA Soroti Kinerja Pejabat
