lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Tanggal 4 Januari 2026 menandai tepat 80 tahun peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pada tanggal yang sama di tahun 1946, Republik Indonesia mengambil keputusan krusial: memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebuah langkah senyap, tetapi menentukan arah sejarah bangsa.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menilai peristiwa 4 Januari 1946 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pelajaran strategis tentang bagaimana negara bertahan di tengah ancaman.
“Kalau kita lihat konteksnya, itu bukan keputusan administratif biasa. Republik saat itu sedang dalam kondisi terjepit. Jakarta tidak lagi aman, dan keselamatan negara dipertaruhkan,” ujar Ade Hendar saat diwawancarai, Sabtu (4/1/2026).
Menurutnya, pemindahan ibu kota menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki kepekaan tinggi membaca situasi. Mereka tidak terjebak pada simbol, tetapi fokus pada substansi penyelamatan negara.
“Kadang kita salah memahami keberanian. Bukan selalu soal bertahan di tempat paling berbahaya, tapi tahu kapan harus mengamankan posisi agar perjuangan tidak berhenti,” katanya.
Keputusan Sunyi yang Menyelamatkan Republik
Pada malam 3 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama jajaran pemerintahan berangkat secara diam-diam dari Jakarta. Keesokan harinya, 4 Januari 1946, pemerintahan Republik Indonesia resmi berjalan dari Yogyakarta.
Langkah itu diambil di tengah tekanan pasukan Sekutu dan NICA yang semakin mempersempit ruang gerak republik di Jakarta. Bagi Ade Hendar, keputusan tersebut mencerminkan kematangan kepemimpinan nasional di usia republik yang masih sangat muda.
“Bayangkan, negara baru lima bulan berdiri, tapi sudah harus mengambil keputusan strategis dengan risiko sangat besar. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Republik dibangun dengan kesadaran penuh akan ancaman dan tantangan,” ujarnya.
Yogyakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan dan perjuangan selama hampir empat tahun, hingga pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Dukungan Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menjadikan kota tersebut bukan hanya aman secara fisik, tetapi juga kuat secara legitimasi politik.
Refleksi Kebangsaan di Masa Kini
Ade Hendar menekankan, memperingati 4 Januari seharusnya tidak berhenti pada seremonial atau nostalgia sejarah. Lebih dari itu, momentum ini perlu dimaknai sebagai refleksi kebangsaan, terutama bagi generasi hari ini.
“Sekarang kita hidup di masa yang jauh lebih stabil. Tapi tantangan kebangsaan tetap ada, hanya bentuknya berbeda. Polarisasi, disinformasi, lemahnya solidaritas sosial—itu semua ujian zaman kita,” katanya.
Ia menilai, semangat yang ditunjukkan pada 4 Januari 1946 relevan untuk menjawab persoalan hari ini. Negara diselamatkan bukan oleh kegaduhan, melainkan oleh kejernihan berpikir dan keberanian mengambil keputusan yang tepat.
“Dulu, republik diselamatkan dengan langkah sunyi. Hari ini, mungkin yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tenang, tidak reaktif, tapi berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” lanjutnya.
Sebagai lembaga yang mengurusi stabilitas politik dan kesatuan bangsa di daerah, Kesbangpol, kata Ade Hendar, terus mendorong penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan dialog sosial.
“Sejarah 4 Januari mengingatkan kita bahwa Indonesia ini berdiri karena persatuan dan kecerdasan kolektif. Kalau itu luntur, ancamannya bisa datang dari dalam,” ujarnya.
Delapan puluh tahun silam, republik memilih berpindah demi bertahan. Hari ini, tantangannya bukan lagi soal lokasi ibu kota, melainkan bagaimana menjaga arah dan ruh kebangsaan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi masa depan. (AS)
