lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.
RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan audit medis setelah keluarga seorang pasien mengeluhkan dugaan keterlambatan penanganan. Pasien asal Kecamatan Tanjungjaya itu meninggal pada Sabtu, 14 November 2026, setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
Manajemen menyampaikan rencana audit dalam keterangan pers pada Senin, 16 November 2026. Rumah sakit mulai menelusuri kronologi pelayanan, meminta penjelasan petugas yang terlibat, dan memeriksa kesesuaian catatan tindakan dengan prosedur yang berlaku.
Apa yang Akan Diperiksa RSUD KHZ Musthafa?
Pimpinan RSUD KHZ Musthafa, dr. Aa Ahmad Dimyati, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pasien. Manajemen membantah tudingan pembiaran dan menyatakan siap mengevaluasi penanganan yang diterima pasien.
Menurut catatan yang disampaikan manajemen, pasien masuk rumah sakit pada pukul 13.06 WIB dan meninggal pukul 22.09 WIB pada hari yang sama. Kedua waktu itu menunjukkan rentang pasien berada di rumah sakit. Untuk mengetahui waktu tunggu, pemeriksaan perlu melihat kapan petugas melakukan penilaian awal, apa tindakan yang diberikan, dan kapan penanganan lanjutan berlangsung.
Keluhan keluarga mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial. Keluarga mempertanyakan kecepatan penanganan ketika kondisi pasien memburuk. Sehari sebelum manajemen memberi penjelasan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli, meminta evaluasi pelayanan dan pengawasan rumah sakit. Baca laporan Lintas Priangan sebelumnya.
Manajemen juga menyatakan terbuka untuk berdialog dengan keluarga. Rumah sakit berencana menjelaskan penanganan pasien dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi medis. Dalam keterangan pers itu, manajemen belum menyampaikan hasil pemeriksaan atau target penyelesaian audit.
Audit RSUD KHZ Musthafa dan Standar Pelayanan
Pasal 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit memberikan layanan gawat darurat sesuai kemampuan pelayanannya dan menyelenggarakan rekam medis. Aturan yang sama juga mewajibkan rumah sakit menjalankan sistem rujukan serta melindungi hak pasien.
Pasal 64 dan 65 menempatkan audit klinis dalam tata kelola pelayanan dan pemeliharaan mutu profesi. Dalam perkara ini, catatan pelayanan bisa membantu menjawab pertanyaan konkret keluarga, mulai dari tindakan awal yang diterima pasien hingga keputusan yang diambil ketika kondisinya berubah. Kesesuaian tindakan dengan standar pelayanan masih menunggu hasil pemeriksaan.
Regulasi tersebut juga menyediakan jalur pengaduan jika warga menduga ada pelanggaran kewajiban rumah sakit. Pasal 81 dan 82 mengatur pengaduan tertulis yang memuat kronologi serta keterangan pendukung. Pengaduan dapat disampaikan kepada menteri, gubernur, bupati atau wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
Bagi keluarga, tindak lanjut yang paling langsung adalah penjelasan tentang urutan tindakan dan alasan di balik keputusan perawatan. Rencana audit membuka jalan untuk memeriksa keduanya. Hingga Senin sore, hasil audit dan kesimpulan mengenai dugaan keterlambatan penanganan belum tersedia dalam keterangan publik manajemen.
(ALP)
