Siapa yang Bertanggung Jawab dalam Swakelola?
Regulasi juga menjelaskan secara tegas siapa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan swakelola.
Dalam pedoman LKPP disebutkan bahwa:
Penyelenggara swakelola tipe I ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran.
PA/KPA memiliki kewenangan untuk:
- menetapkan tim persiapan,
- menetapkan tim pelaksana,
- menetapkan tim pengawas,
- serta memastikan pelaksanaan swakelola berjalan sesuai regulasi.
Dengan demikian, PA/KPA pada instansi penanggung jawab anggaran memiliki posisi kunci dalam menentukan apakah suatu kegiatan layak dilaksanakan melalui swakelola atau tidak.
Kesalahan Administrasi atau Ada Sesuatu di Baliknya?
Temuan beberapa paket janggal dalam swakelola Bappelitbangda Kota Tasikmalaya tentu memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah ini sekadar kesalahan administrasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik perencanaan dan pelaksanaan paket swakelola tersebut?
Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak bisa ditarik hanya dari satu sumber data seperti RUP. Dokumen tersebut baru menggambarkan tahap perencanaan pengadaan, bukan keseluruhan proses pelaksanaan anggaran.
Namun, bukan berarti juga pola yang muncul tetap layak mendapat perhatian.
Jika memang terdapat modus tertentu dalam perencanaan atau pelaksanaan swakelola, maka aparat penegak hukum sudah semestinya menaruh perhatian dan melakukan pendalaman.
Sebaliknya, jika ini sekadar kesalahan administrasi akibat salah memahami konsep swakelola, situasinya juga tidak kalah memprihatinkan.
Pasalnya, Bappeda Kota Tasikmalaya merupakan lembaga yang selama ini dikenal sebagai think tank pemerintah daerah—tempat lahirnya gagasan, perencanaan, dan arah pembangunan kota.
Jika lembaga yang menjadi pusat perencanaan pembangunan justru keliru memahami konsep dasar dalam regulasi pengadaan pemerintah, maka publik tentu berhak bertanya lebih jauh. Jangan-jangan, ini dia yang jadi biang keladi Kota Tasikmalaya jadi kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
Catatan Redaksi:
“Lintas Priangan sangat membuka diri jika Bappeda Kota Tasikmalaya merasa perlu untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tentang seluruh atau sebagian materi editorial di atas. Dan, tidak perlu khawatir, klarifikasi tidak dikenakan biaya sepeser pun, alias gratis!”
