lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pemandangan menarik terjadi saat aksi unjuk rasa Sapma PP Kota Tasikmalaya beserta elemen warga lainnya digelar di Balai Kota Tasikmalaya. Banyak pejabat eselon II Pemerintah Kota Tasikmalaya tampak hadir di lokasi, duduk berjejer di atas aspal bersama massa aksi, berdialog langsung di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh.
Kehadiran masif para kepala perangkat daerah ini memunculkan pertanyaan: siapa yang memberi komando?
Tidak ada keterangan resmi. Namun, secara struktural, perintah hanya mungkin datang dari pejabat di atas eselon II, apakah wali kota, wakil wali kota, atau tentu saja sekda. Redaksi tidak menyimpulkan siapa pemberi perintah, namun apa yang dilontarkan Asep Ishak, sekretaris SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), menarik untuk dicermati.
“Terkesan sekali, para pejabat eselon II dihadirkan secara kolektif sebagai upaya untuk menutup celah ketidakhadiran wali kota,” terang Asep, Selasa (10/02/2026).
Berdasarkan pengamatan redaksi di lokasi, hampir seluruh kepala SKPD hadir, meski tidak semuanya duduk berhadapan dengan massa aksi. Mereka duduk dan berdialog langsung dengan massa, duduk bersila di atas aspal dengan di bawah rintik hujan yang juga membasahi para pemuda dan warga yang tengah menyampaikan aspirasi.
Demi “Menjaga” Wali Kota
Di balik kehadiran kolektif tersebut, redaksi menerima sejumlah informasi lanjutan. Beberapa pihak menyampaikan keluhan bahwa agenda yang sudah sempat dibuat untuk bertemu kepala SKPD akhirnya dijadwal ulang. Tentu, pihak-pihak ini bukan keberatan dengan adanya aksi warga. Namun menyayangkan, jika penyampaian aspirasi yang ditujukan kepada wali kota, justru harus dihadapi oleh semua kepala SKPD di lapangan.
Situasi ini menimbulkan dilema serius dalam tata kelola pemerintahan:
di satu sisi negara harus hadir mendengar aspirasi, di sisi lain pelayanan publik ikut terdampak karena pejabat kunci meninggalkan kantor secara bersamaan hanya gara-gara ada warga yang demo ingin bertemu dengan Wali Kota Tasikmalaya.
Kritik Etika Pemerintahan
Asep Ishak, menilai kondisi tersebut sebagai praktik yang kurang elok secara etika pemerintahan.
“Tak elok jika para pejabat eselon II terus-terusan dijadikan bumper. Warga yang datang itu ingin bertemu wali kota, bukan kepala dinas,” ujar Asep.
Menurutnya, menurunkan banyak pejabat struktural justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain tuntutan tidak kunjung tuntas, roda kerja SKPD ikut terganggu. “Kalau seperti ini terus, pelayanan publik bisa ikut menjadi korban. Sekali lagi, warga yang aksi itu ingin bertemu wali kota,” katanya.
Asep Ishak, yang juga merupakan mantan aktivis HMI Tasikmalaya, memandang kehadiran pemimpin tertinggi sebagai elemen penting dalam meredam ketegangan sosial. Ia menilai, dalam konteks aksi massa, kehadiran wali kota memiliki makna simbolik dan substantif yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pejabat struktural.
“Cukup sekda mendampingi wali kota. Kalau pun wali kota berhalangan, seharusnya disampaikan secara terbuka sejak awal. Jangan malah membuat para pejabat di bawahnya menanggung beban politik,” ujarnya.
Hadirnya para pejabat eselon II di lokasi aksi memang menunjukkan kesiapan birokrasi menghadapi tekanan publik. Namun, ketika kehadiran itu terjadi berulang kali sebagai pengganti figur wali kota, persoalannya bergeser dari teknis menjadi etika kepemimpinan.
Di tengah tuntutan keterbukaan dan dialog, publik Kota Tasikmalaya kini menunggu kejelasan:
apakah pola “pejabat sebagai bumper” akan terus dipertahankan, atau ada perubahan cara pemerintah menghadapi aspirasi warganya, langsung dari pucuk pimpinan. (AS)
Berita Tasikmalaya lainnya:
- Dikabarkan Sakit Tifus, Wali Kota Tasikmalaya Tak Temui Massa Aksi
- Patut Diusut! Ratusan Milyar Anggaran Kota Tasikmalaya Tanpa Laporan
- Pengamen Anak Sekitar Masjid Agung Tasikmalaya, Pemerintah ke Mana?
- 5 Masalah Krusial dalam 1 Tahun Kepemimpinan Viman
- 9 Fakta Penting di Balik Peristiwa Penculikan Bayi di Tasikmalaya
