lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kasus Bank Pelat Merah di Tasikmalaya mencuat setelah seorang nasabah prioritas bernama Melva Purba menuntut kejelasan dana talang yang diklaim masih macet sebesar Rp6,85 miliar.
Melva, melalui kuasa hukumnya Dr. H. Nana Suryana, SH., S.Sos., MH., menyebut persoalan tersebut sudah berlangsung sekitar empat tahun. Tiga kali somasi telah dilayangkan, namun menurutnya belum ada penyelesaian yang menjawab pokok persoalan.
“Somasi pertama, kedua, ketiga sudah kami layangkan. Kami minta penjelasan, ini kenapa bisa terjadi dan kapan dibayar. Ada jawaban, tapi muter-muter tidak jelas. Akhirnya klien kami pilih jalur hukum,” kata Nana saat dihubungi di Tasikmalaya, Sabtu, 4 Juli 2026.
Dana Talang Disebut Berawal dari Program Khusus
Menurut Nana, perkara Bank Pelat Merah di Tasikmalaya ini bermula sekitar empat tahun lalu. Saat itu, Melva disebut masih berstatus sebagai nasabah prioritas dan didatangi seorang pejabat bank di wilayah Cikurubuk, Kota Tasikmalaya.
Dalam pertemuan tersebut, Melva disebut mendapat tawaran “program khusus”. Salah satunya berupa skema dana talang atau tutup SP2K. Program itu, menurut Nana, ditawarkan dengan janji keuntungan 2 persen per minggu dari nilai SP2K.
Karena tawaran tersebut disampaikan oleh pihak yang dinilai memiliki posisi di lingkungan bank, Melva disebut percaya. Dana yang diputar dalam skema itu diklaim mencapai sekitar Rp22 miliar.
Sebagian dana, kata Nana, memang sudah dikembalikan secara bertahap. Namun, masih ada sisa Rp6,85 miliar yang hingga kini belum kembali secara utuh.
“Klien kami tempatkan dana sekitar Rp22 miliar. Sudah dikembalikan sebagian. Tapi masih ada Rp6,85 miliar yang sampai sekarang tidak jelas juntrungannya,” ujar Nana.
Nana menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai urusan utang piutang biasa. Menurutnya, perkara tersebut menyangkut kepercayaan nasabah terhadap bank pelat merah, terlebih jika benar program itu ditawarkan oleh pejabat bank.
Tiga Kali Somasi Belum Menyelesaikan Persoalan
Kasus Bank Pelat Merah di Tasikmalaya tersebut disebut terus berkembang. Pada periode Maret 2025 hingga Februari 2026, Melva kembali diminta membantu pencapaian target perusahaan. Dalam periode itu, dana yang berputar disebut mencapai Rp15 miliar.
Kerja sama kemudian diklaim semakin besar. Nilai dana talang yang terakumulasi disebut mencapai Rp21,25 miliar. Menurut Nana, jaminan yang digunakan berupa dokumen SP2K berkop resmi bank, sehingga terlihat meyakinkan di atas kertas.
Pada Februari 2026, menurut Nana, muncul lagi permintaan baru melalui beberapa SP2K dengan total nilai lebih dari Rp10 miliar. Dana tersebut kembali dijanjikan cair sesuai jadwal.
Namun saat jatuh tempo, pembayaran disebut tidak berjalan sebagaimana dijanjikan. Dana hanya dibayarkan sebagian secara bertahap, sementara sisa Rp6,85 miliar masih menggantung.
“Kami berharap ada itikad baik dari pihak terkait agar selesai tuntas. Kalau tidak, kami siap buka semua dokumen. SP2K, bukti transfer, komunikasi. Semua akan kami bawa ke proses hukum,” kata Nana.
Ia menegaskan, kliennya saat ini menunggu tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Nana juga mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab apabila benar tawaran program tersebut datang dari pejabat bank.
“Kalau benar pejabat bank yang menawarkan program, lalu siapa yang bertanggung jawab? Bank sebagai institusi atau oknum?” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak bank terkait belum termuat dalam naskah ini. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut. Dalam kasus seperti ini, uang mungkin bisa dicicil, tapi kepercayaan publik biasanya tidak punya fitur “bayar nanti”. (KRS/AS)
