lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Fenomena spanduk kritik di Balai Kota yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir dibaca sebagai sinyal adanya krisis komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dr. Ade Komaludin, S.E., M.Sc., dosen di Universitas Siliwangi, menilai persoalan ini berakar pada ketidakseimbangan layanan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Ade Komaludin, wali kota memiliki dua kelompok stakeholder yang sama penting: pejabat internal pemerintahan dan masyarakat. Keduanya harus dilayani secara seimbang. Jika prinsip keseimbangan ini dijalankan, maka praktik good governance dan clean government akan berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
Ia menyoroti kesan yang tertangkap dari isi spanduk, yakni anggapan bahwa wali kota tidak merespons ketika masyarakat—yang diwakili massa aksi—datang menyampaikan aspirasi. “Jika faktanya kondisi seperti itu terjadi berulang, bukan hanya sekali, maka hal ini memang perlu diluruskan,” ujarnya.
Ade Komaludin menegaskan, pelurusan bukan untuk menyalahkan satu pihak, melainkan untuk menutup celah komunikasi agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan. Dalam konteks ini, kritik publik seharusnya dibaca sebagai sinyal perbaikan, bukan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.
Ia menambahkan, pilihan warga mengekspresikan aspirasi melalui spanduk di Balai Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya kebutuhan respons yang cepat dan terlihat. Ketika respons dianggap lambat atau tidak hadir, masyarakat cenderung memilih medium simbolik agar pesan tersampaikan.
➡️ Lanjut ke halaman berikutnya: Win-Win Solution dan Politik Simbolik
