lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ribuan guru madrasah menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Senin (30/9/2025). Aksi guru madrasah di Kota Tasikmalaya ini berlangsung damai, namun penuh semangat perjuangan. Para guru menyuarakan tuntutan kesejahteraan, kepastian status, serta perhatian yang lebih besar dari pemerintah.
Sejak pagi, massa sudah berdatangan dari berbagai kecamatan. Mereka mengenakan seragam khas dan membawa spanduk bertuliskan aspirasi. Suasana jalan raya di sekitar DPRD pun berubah ramai, tetapi tetap tertib karena peserta aksi mengatur diri dengan rapi.
Enam Tuntutan Utama Guru Madrasah
Dalam aksi guru madrasah di Kota Tasikmalaya, Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menyampaikan enam tuntutan penting. Pertama, guru meminta kenaikan honor yang hingga kini masih jauh dari layak. Kedua, mereka menuntut kejelasan status guru honorer agar bisa sejajar dengan guru negeri.
Selain itu, PGMI menegaskan perlunya alokasi anggaran pendidikan yang lebih adil untuk madrasah, bukan hanya untuk sekolah umum. Kemudian, guru juga mendesak perlindungan hukum dan jaminan sosial. Tuntutan berikutnya menyangkut percepatan sertifikasi, yang hingga kini masih berjalan lamban. Terakhir, mereka meminta distribusi dana BOS dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.
“Kami tidak mencari belas kasihan, kami menuntut keadilan. Guru madrasah ikut mencerdaskan bangsa, tetapi kesejahteraan kami masih jauh tertinggal,” ujar Ketua PGMI Kota Tasikmalaya saat berorasi.
Aksi Damai, Polisi Tampilkan Sikap Humanis
Meski massa mencapai ribuan orang, aksi guru madrasah di Kota Tasikmalaya tetap berlangsung damai. Para guru duduk berjejer di depan Gedung DPRD sambil menyanyikan yel-yel perjuangan. Beberapa polwan yang bertugas bahkan membagikan air mineral dan tersenyum ramah. Sikap humanis ini menambah sejuk suasana aksi.
Sementara itu, pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya segera mengundang perwakilan guru untuk masuk ke ruang rapat. Pertemuan berlangsung hangat, meskipun penuh ketegasan. Ketua DPRD menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pemerintah daerah serta Kementerian Agama. “Kami memahami aspirasi guru madrasah. Dewan berkomitmen untuk mengawal proses ini,” tegasnya.
Guru Madrasah Butuh Perhatian Serius
Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar guru madrasah di Kota Tasikmalaya hanya menerima honor sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Jumlah tersebut jelas tidak mencukupi kebutuhan hidup, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu, PGMI menilai pemerintah perlu bertindak cepat agar kondisi ini tidak merugikan dunia pendidikan.
Di sisi lain, beberapa guru mengaku tetap bertahan mengajar bukan karena gaji, melainkan panggilan hati. “Kami mencintai anak-anak dan ingin terus mendidik. Namun, negara juga harus hadir untuk menyejahterakan kami,” ungkap salah seorang guru.
Tidak hanya itu, warga sekitar yang menyaksikan aksi pun memberi dukungan moral. Mereka menilai perjuangan guru madrasah sejalan dengan kepentingan masyarakat luas, sebab pendidikan berkualitas lahir dari guru yang sejahtera.
Harapan ke Depan
Aksi damai ini mendapat simpati dari berbagai pihak. Selanjutnya, PGMI berencana mengawal hasil pertemuan dengan DPRD. Jika pemerintah pusat maupun daerah belum juga merespons, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar.
Akhirnya, aksi guru madrasah di Kota Tasikmalaya bukan sekadar demonstrasi, melainkan panggilan nurani. Para guru ingin menyampaikan pesan jelas bahwa pendidikan Islam tidak boleh dianaktirikan. Dengan perjuangan yang terus berlanjut, mereka berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan konkret demi kesejahteraan guru madrasah dan masa depan generasi muda. (AC)
