lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Pangandaran Icon Carnival 2026 menyedot perhatian warga dan wisatawan saat peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran. Namun, di balik kemeriahan acara, ada pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah daerah: seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima pedagang kecil dan pelaku usaha lokal?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan sebuah acara pariwisata tidak cukup diukur dari ramainya penonton, meriahnya panggung, atau banyaknya peserta yang terlibat. Dampak terhadap pendapatan masyarakat juga perlu diperiksa.
Pangandaran Icon Carnival digelar pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan rute dari Sentral Parkir Wisata menuju panggung utama Taman Pangandaran Sunset. Acara tersebut menampilkan beragam kostum kreasi, kesenian, dan tradisi lokal dalam rangkaian Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dalam salah satu kesempatan wawancara menyebut karnaval sebagai ruang kreativitas dan kebersamaan yang diharapkan ikut mendukung pariwisata daerah.
Namun, harapan tersebut masih perlu diuji dengan data ekonomi yang terukur.
Kemeriahan Belum Otomatis Berarti Pedagang Untung
Ramainya pengunjung dapat membuka peluang bagi pedagang makanan, minuman, suvenir, serta produk khas daerah. Akan tetapi, banyaknya orang yang hadir tidak otomatis menunjukkan peningkatan omzet seluruh pedagang.
Untuk mengetahui dampaknya, penyelenggara perlu membuka sejumlah indikator, mulai dari jumlah UMKM yang terlibat, nilai transaksi selama acara, perubahan omzet dibandingkan hari biasa, hingga jumlah pedagang lokal yang memperoleh tempat berjualan.
Biaya yang dikeluarkan pedagang juga perlu diperhitungkan. Pendapatan kotor yang meningkat belum tentu membuat keuntungan bersih ikut bertambah apabila biaya bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan kebutuhan berjualan juga meningkat.
Sampai penelusuran awal ini dilakukan, belum ditemukan data agregat yang cukup untuk menyimpulkan berapa besar kenaikan omzet UMKM akibat Pangandaran Icon Carnival 2026.
Karena itu, klaim keberhasilan ekonomi sebaiknya tidak hanya bertumpu pada suasana ramai atau testimoni sejumlah peserta. Pengalaman pedagang perlu dihimpun secara lebih luas agar gambaran yang muncul tidak berat sebelah.
Bazar UMKM Sudah Ada, Bagaimana Hasilnya?
Salah satu kegiatan yang relevan untuk diperiksa ialah bazar bertajuk Panggung Usaha Lokal: Bazar UMKM Rumah BUMN Pangandaran, yang digelar pada 19 Oktober di Sentral Parkir Wisata, Taman Pangandaran Sunset.
Menurut laporan media setempat, kegiatan tersebut melibatkan Rumah BUMN bersama BNI dan Danantara Indonesia untuk memberi ruang promosi dan pemasaran bagi produk UMKM lokal.
Sejumlah pelaku usaha menyampaikan bahwa bazar membantu mereka mengenalkan produk kepada masyarakat dan wisatawan. Manfaat promosi tersebut penting, terutama bagi usaha kecil yang membutuhkan akses pasar lebih luas.
Namun, manfaat promosi dan hasil penjualan merupakan dua hal berbeda. Agar dampaknya dapat dinilai secara objektif, perlu diketahui berapa pelaku usaha yang berpartisipasi, berapa nilai transaksi yang tercatat, serta apakah ada pesanan lanjutan setelah kegiatan selesai.
Apakah peserta mengalami peningkatan penjualan yang signifikan? Apakah kesempatan berjualan tersebar secara merata? Atau manfaat paling besar hanya dirasakan oleh sebagian peserta?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengecilkan upaya penyelenggara, melainkan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan UMKM benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
Janji Manfaat Publik Perlu Diikuti Evaluasi Terbuka
Sebelum rangkaian Milangkala berlangsung, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin telah mengingatkan agar kegiatan hari jadi tidak berhenti pada seremoni. Ia mendorong agenda yang mampu menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Peringatan tersebut relevan untuk menjadi dasar evaluasi setelah acara berlangsung.
Dalam penyelenggaraan event pariwisata, jumlah pengunjung memang penting. Namun, indikator lain juga perlu diperhatikan, seperti lama tinggal wisatawan, tingkat hunian penginapan, transaksi di usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, dan keterlibatan UMKM dari berbagai kecamatan.
Data tersebut dapat membantu pemerintah membedakan kegiatan yang hanya menarik kerumunan sesaat dengan kegiatan yang benar-benar menghasilkan perputaran ekonomi lebih luas.
Evaluasi juga perlu memisahkan dampak karnaval dari kegiatan lain yang berlangsung bersamaan. Tanpa pemisahan yang jelas, peningkatan transaksi atau kunjungan belum tentu dapat dikaitkan langsung dengan satu acara tertentu.
Transparansi Anggaran dan Hasil Harus Berjalan Bersama
Pembahasan mengenai manfaat ekonomi tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas penyelenggaraan.
Sebelumnya, muncul polemik mengenai proposal rangkaian Milangkala ke-14 yang mencantumkan kebutuhan sekitar Rp1,99 miliar. Angka tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pemerintah daerah dan pemberitaan terkait komponen pembiayaan APBD serta dukungan sponsor.
Karena sumber dana dan jenis kegiatan dapat berbeda, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kegiatan mana yang dibiayai APBD, mana yang ditanggung sponsor, serta bagaimana realisasi pembiayaannya.
Transparansi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada daftar pengeluaran. Pemerintah dan penyelenggara juga perlu menyampaikan hasil yang diperoleh, termasuk capaian program UMKM dan indikator manfaat ekonomi yang memang berhasil dihimpun.
Dengan begitu, publik dapat menilai apakah biaya dan sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang dicapai.
Harapan Agar Milangkala Lebih Berdampak
Agar evaluasi tidak berhenti menjadi polemik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama penyelenggara dan pelaku usaha.
Pertama, melakukan survei omzet peserta UMKM sebelum, selama, dan setelah acara. Data perlu dihimpun secara terstruktur agar perubahan penjualan dapat dibandingkan secara wajar.
Kedua, membuka laporan jumlah peserta UMKM, asal kecamatan, jenis produk, dan nilai transaksi yang tercatat. Data pribadi dan informasi usaha yang bersifat rahasia tetap harus dilindungi.
Ketiga, menyediakan ruang usaha dengan mekanisme yang transparan dan memberi kesempatan bagi pedagang kecil lokal untuk ikut serta, bukan hanya pelaku usaha yang sudah memiliki akses.
Keempat, mengukur dampak terhadap sektor lain, termasuk penginapan, kuliner, transportasi, dan usaha wisata. Pengukuran harus menggunakan metode yang jelas agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Kelima, menerbitkan evaluasi pascaacara yang memuat capaian, kendala, penggunaan anggaran, serta rekomendasi untuk penyelenggaraan berikutnya.
Evaluasi tersebut idealnya melibatkan pelaku UMKM, asosiasi usaha, pemerintah desa, penyelenggara, dan unsur masyarakat agar hasilnya tidak hanya berasal dari satu pihak.
Jangan Hanya Meriah, Pastikan Manfaatnya Terukur
Milangkala Pangandaran memiliki peluang menjadi lebih dari sekadar perayaan tahunan. Kreativitas warga, daya tarik wisata, dan produk unggulan lokal dapat menjadi modal untuk memperkuat ekonomi daerah.
Namun, peluang itu perlu diikuti ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah tidak harus menjanjikan semua pedagang akan memperoleh keuntungan besar, tetapi perlu menunjukkan data tentang siapa yang dilibatkan, hasil apa yang dicapai, dan apa yang perlu diperbaiki.
Sampai data evaluasi resmi tersedia, besarnya dampak ekonomi Pangandaran Icon Carnival 2026 terhadap UMKM belum dapat dipastikan secara menyeluruh.
Karena itu, pertanyaan mengenai keuntungan pedagang bukan tuduhan bahwa acara tersebut gagal. Justru, pertanyaan itu merupakan dorongan agar kemeriahan Milangkala menghasilkan manfaat yang lebih nyata, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(HS)
