lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Proses pembebasan lahan merupakan bagian penting dari proyek pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) yang saat ini sedang berlangsung, meskipun proyek ini telah dipangkas hingga Tasikmalaya. Tahapan pembebasan lahan ini menjadi salah satu faktor kunci yang diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Proyek Tol Getaci direncanakan untuk melintasi beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, yang tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas dan perekonomian daerah.
Saat ini, proses pembebasan lahan milik masyarakat yang terdampak sudah memasuki tahap penting di mana pemerintah mulai melakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR). Pembayaran UGR ini telah berjalan sejak tahap awal di Gedebage, Bandung, dan kini melanjutkan ke wilayah Garut Utara. Hingga saat ini, pembayaran UGR untuk proyek Tol Getaci telah menyasar 11 desa yang terdampak, yang di antaranya adalah Desa Karangmulya, Desa Mandalasari, Desa Hegarsari, Desa Talagasari, dan Desa Karangtengah, yang terletak di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
Penyerahan uang ganti rugi dijadwalkan menyasar Desa Cangkuang di Kecamatan Leles sebagai bagian dari proses akhir di tahun 2024. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapat kompensasi yang adil atas lahan mereka yang akan digunakan untuk pembangunan tol. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta memberi perhatian lebih kepada kebutuhan masyarakat yang terpengaruh oleh proyek tersebut.
Masyarakat di daerah yang terkena dampak proyek Tol Getaci umumnya mengharapkan bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Diharapkan, dengan adanya tol ini, akses transportasi akan lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalan tol tersebut. Keberadaan tol juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta mempermudah distribusi barang dan jasa.
Memasuki awal tahun 2025, pemerintah kembali menggelontorkan anggaran untuk mempercepat proses pembangunan proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis. Dengan adanya dukungan anggaran yang cukup, diharapkan semua tahapan pembangunan, mulai dari pembebasan lahan, konstruksi, hingga pengoperasian tol, dapat berjalan sesuai dengan rencana. Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.
Badan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, melalui surat undangan resmi dengan Nomor Surat 83 /UND-32.05.UP.02.03/1/2025, mengumumkan pelaksanaan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Tol Getaci. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nomor KU.02.07/440357-17/1/2025.3 tertanggal 14 Januari 2025, mengenai permohonan pembuatan UGR di beberapa desa di Kabupaten Garut.
Sehubungan dengan rencana pembayaran UGR tersebut, pihak BPN mengingatkan kepada seluruh warga yang berhak menerima ganti rugi untuk membawa beberapa dokumen penting. Warga terdampak diwajibkan untuk menyertakan bukti kepemilikan asli, seperti Sertifikat atau Akta Jual Beli (AJB), serta bukti asli pembayaran pajak tahun terakhir dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan proses pembayaran berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
Dengan demikian, proyek Tol Getaci bukan hanya sekedar proyek pembangunan fisik, tetapi juga representasi dari harapan masyarakat akan kemajuan dan modernisasi infrastruktur di daerah Jawa Barat. Diharapkan, semua proses yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan baik, sehingga di masa yang akan datang, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan tol ini.