lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Anggaran jamuan makan Bupati dan Wakil Bupati Garut pada 2026 masing-masing setara lebih dari Rp1 juta sehari. Total nilai transaksi kedua paket mencapai Rp758.016.000, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.
Angka tersebut hanya mencakup dua paket jamuan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jamuan tamu Pemda, makan petugas piket urusan dalam atau Urdal, serta pengadaan air minum tercatat dalam paket tersendiri, di luar total tersebut.
Jamuan Makan Bupati dan Wakil Bupati Garut Naik 11,67 Persen
Berdasarkan CSV realisasi pengadaan Kabupaten Garut, nilai transaksi jamuan makan kepala daerah pada 2026 mencapai Rp379.584.000. Sementara itu, paket wakil kepala daerah bernilai Rp378.432.000.
Jika masing-masing dibagi 365 hari, nilainya setara Rp1.039.956 sehari untuk paket bupati dan Rp1.036.800 sehari untuk paket wakil bupati. Pembagian ini merupakan pembanding matematis, bukan tarif harian yang tercantum dalam kontrak.
Pada 2025, transaksi jamuan makan bupati tercatat Rp379.008.000 dan wakil bupati Rp299.784.800. Totalnya Rp678.792.800.
Dengan demikian, nilai gabungan kedua paket meningkat Rp79.223.200 atau 11,67 persen. Kenaikan terbesar berasal dari paket wakil bupati, yakni Rp78.647.200 atau sekitar 26,23 persen. Paket bupati naik Rp576.000 atau sekitar 0,15 persen.
Kedua pengadaan berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, menggunakan APBD melalui metode e-purchasing. Pada 2026, penyedianya tercatat HERLINAH CIPTA MANDIRI untuk paket bupati dan DARMANI SEJAHTERA BERNIAGA untuk paket wakil bupati.
Cakupan penerimanya juga perlu diperhatikan. Nama paket SiRUP 2025 secara eksplisit menyebut penyediaan jamuan makan KDH beserta keluarga dan WKDH beserta keluarga.
Adapun nama transaksi 2026 hanya terbaca “Penyediaan Jamuan Makan KDH Beserta” dan “Jamuan Makan WKDH Beserta”. Karena keterangan setelah kata “beserta” belum lengkap, cakupan keluarga pada 2026 belum dapat dipastikan sama.
Belanja air pun berada di luar angka tersebut. Pada 2025, misalnya, transaksi air minum isi ulang dan air minum kemasan kebutuhan wakil kepala daerah mencapai Rp34.858.440, terpisah dari total dua paket jamuan makan.
Jamuan Makan Bupati dan Wakil Bupati Garut di Tengah Tekanan Fiskal
Kenaikan nilai pengadaan jamuan berlangsung ketika anggaran transfer pusat menyusut. Data anggaran TKD Garut yang dipublikasikan pada Juli 2026 mencatat alokasi Rp3.113,82 miliar, turun 12,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tekanan tersebut juga diakui Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Garut, ia menjelaskan pada 9 Oktober 2026 bahwa pengurangan TKD menjadi tantangan dalam penataan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Situasi itu menempatkan kenaikan paket jamuan sebagai persoalan prioritas belanja: bagaimana penghematan diterapkan ketika ruang fiskal menyempit, sementara nilai dua pengadaan konsumsi pimpinan daerah justru meningkat?
Data yang diperiksa mencatat kedua transaksi 2026 pada tahap kontrak dengan status masih diproses. Jadi, nilainya sudah masuk transaksi pengadaan, melampaui tahap perencanaan, tetapi belum membuktikan seluruh pembayaran telah dicairkan.
Jumlah penerima, porsi, durasi layanan, dan harga satuan belum diperiksa. Rincian tersebut diperlukan untuk menjelaskan penyebab kenaikan serta menilai kewajaran belanjanya.
(AA)
