Pembahasan Rakor Bappeda 2025 soroti sinkronisasi pusat–daerah dan penguatan kapasitas fiskal untuk pembangunan inklusif.
lintaspriangan.com, Berita Ciamis – Pemerintah daerah kembali berada di bawah sorotan koordinasi perencanaan nasional lewat Rakor Bappeda 2025, yang tahun ini digelar Kementerian Dalam Negeri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bappeda Kabupaten Ciamis menghadiri kegiatan tersebut untuk memperkuat penyelarasan kebijakan pusat–daerah, isu yang semakin mendesak seiring meningkatnya tekanan fiskal dan target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Rakor Bappeda 2025 menjadi ruang temu bagi perencana pembangunan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang menegaskan bahwa sinergi perencanaan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan struktural. Menurut Wiyagus, agenda Rakor memiliki empat mandat utama: memperkuat sinergi perencanaan nasional, menjadi wadah komunikasi antarlembaga perencana, mendorong inovasi kolaboratif, dan memastikan keputusan pusat–daerah tetap harmonis.
Penguatan Perencanaan dan Kapasitas Fiskal
Rakor Bappeda 2025 juga menandai pengukuhan Forum Bappeda Indonesia periode 2025–2027. Setelah pelantikan, forum menetapkan dua fokus kerja inti yang akan menjadi pijakan daerah menata kebijakan pembangunan.
Fokus pertama adalah penguatan kapasitas fiskal daerah, sebuah isu yang terus relevan karena banyak pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal sempit akibat beban mandatory spending dan proyeksi pendapatan yang stagnan. Penguatan kapasitas fiskal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah menyusun kebijakan yang adaptif dan kompetitif.
Fokus kedua adalah penurunan angka kemiskinan melalui program lintas sektor yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Forum menilai bahwa kolaborasi program masih timpang di sejumlah sektor, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Baca juga: Camat Ciamis Apresiasi Kelurahan Sindangrasa
Keduanya menjadi penanda bahwa arah perencanaan pembangunan semakin menuntut keselarasan regulasi, efektivitas implementasi, serta konsistensi pembiayaan.
Isu Strategis: Dari Regulasi hingga Transisi Energi
Rangkaian Rakor Bappeda 2025 dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber kunci: Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Bappenas, BPS RI, Inspektorat Jenderal Kemendagri, hingga Stranas KPK. Materi menyoroti beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan daerah.
Pertama, perlunya penyelarasan regulasi perencanaan antara pusat dan daerah yang hingga kini masih menimbulkan tumpang tindih rancangan program. Kedua, keterbatasan pembiayaan pembangunan di banyak daerah, terutama untuk infrastruktur dasar. Ketiga, kesenjangan layanan publik akibat disparitas infrastruktur antar wilayah.
Peralihan menuju energi rendah karbon juga menjadi perhatian karena daerah perlu memastikan perencanaan pembangunan selaras dengan agenda transisi energi nasional. Selain itu, integrasi data sosial-ekonomi menjadi kunci bagi penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih presisi.
Rakor ditutup dengan penandatanganan berita acara dan agenda pameran, kesenian, serta kuliner daerah. Ruang interaksi itu menjadi wadah bagi Bappeda seluruh Indonesia berbagi praktik baik dalam perencanaan pembangunan.
Rakor Bappeda 2025 memperkuat harmonisasi pusat–daerah melalui fokus penguatan fiskal dan penurunan kemiskinan untuk pembangunan yang inklusif. (MD)
