lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya meminta panitia dan perangkat desa menjaga netralitas dalam Pilkades Digital Ciamis. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Desember 2026, di 176 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 40 desa.
Herdiat menyampaikan arahan itu saat menghadiri Sosialisasi Pilkades Digital Provinsi Jawa Barat di kompleks Islamic Centre Ciamis, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, Ciamis baru pertama kali menerapkan pemungutan suara digital dalam pemilihan kepala desa.
Netralitas Panitia Pilkades Digital Ciamis
Herdiat mengingatkan bahwa panitia dan perangkat desa harus menjaga hak pilih warga. Ia meminta mereka menjalankan tugas tanpa memihak calon kepala desa mana pun.
“Saya berharap seluruh panitia yang terlibat, termasuk perangkat desa, tetap menjaga netralitas. Jangan sampai ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Kita harus memastikan hak suara masyarakat benar-benar terjaga dan tidak dapat dimanipulasi,” kata Herdiat.
Ia juga meminta semua pihak menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan selama tahapan pemilihan. Menurut dia, perbedaan pilihan jangan sampai memicu perselisihan hingga berujung pada pemberhentian perangkat desa.
Herdiat berharap sistem elektronik memudahkan warga memberikan suara, mempercepat proses pemilihan, dan menekan biaya penyelenggaraan. Ia juga berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam mempersiapkan sistem tersebut.
Cara Memilih dan Pendampingan di Pilkades Digital Ciamis
Herdiat meminta operator dan petugas menjelaskan cara menggunakan perangkat pemungutan suara kepada warga. Ia juga meminta mereka sigap membantu warga yang membutuhkan pendampingan, termasuk lansia dan pemilih yang sedang sakit. Herdiat berharap sedikitnya 80 persen warga yang memiliki hak pilih datang memberikan suara.
Pasal 49 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2026 mengatur bahwa warga tetap datang ke TPS dan memberikan suara melalui perangkat yang tersedia. Pemilih harus tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Saat dipanggil, pemilih menunjukkan surat undangan serta KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan kependudukan dari desa.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendahulukan lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan pemilih yang sedang sakit. Pemilih dengan hambatan fisik juga dapat meminta bantuan anggota KPPS, keluarga, atau keduanya saat memberikan suara. Siapa pun yang membantu wajib merahasiakan pilihan warga tersebut.
Peraturan yang sama mengatur penanganan gangguan teknis. Jika terjadi kendala saat pemungutan suara, penyelenggara dapat mengganti perangkat atau mengulang pemungutan suara di TPS yang bermasalah. Setelah waktu pemungutan berakhir, KPPS mengumumkan hasil penghitungan di TPS dan menyusun berita acara untuk panitia pemilihan. (FSL)
(ALP)
