lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Pendidikan merupakan kunci peradaban, dan guru adalah aktor utamanya. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai rumah besar perjuangan guru harus tampil terdepan dalam menjawab tantangan zaman.
Demikian dikatakan Pengurus PGRI Kabupaten Ciamis Bidang Informasi dan Komunikasi, Nanang Heryanto, S.Pd.I., M.Pd., CHt., CNNLP, menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase strategis, mayoritas penduduk berada pada usia produktif yang bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Dijelaskan Nanang, dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045, PGRI menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan besar bonus demografi. Dengan semangat adaptif, progresif, independen dan humanis, PGRI siap menjadi motor penggerak transformasi pendidikan nasional.
“Bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, terutama di sektor pendidikan, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban. PGRI sebagai rumah besar perjuangan guru harus tampil terdepan menjawab tantangan zaman,” katanya, Minggu (11/05/2025).
Nanang juga menyampaikan, momentum demografi tersebut hanya bisa menjadi berkah bila kualitas guru dan sistem pendidikan diperkuat secara menyeluruh, disinilah PGRI mengambil peran kunci.
“Menuju 2045, Indonesia membutuhkan guru yang unggul. Guru pun membutuhkan PGRI yang kuat, bersih, dan bermartabat,” jelasnya.
Dijelaskan Nanang, perubahan teknologi dan budaya menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Untuk itu PGRI, mendorong terbangunnya ekosistem pembelajaran digital, pelatihan guru berbasis teknologi, juga tumbuhnya komunitas guru pembelajar yang dinamis dan progresif.
“Adaptasi adalah keharusan. PGRI harus menjadi fasilitator utama peningkatan kompetensi guru dalam literasi digital, pedagogi inovatif dan keterampilan abad ke-21,” ungkapnya.
Menurutnya, selain transformasi digital, PGRI juga harus menaruh perhatian terhadap persoalan struktural pendidikan mulai dari ketimpangan kualitas, kesenjangan akses, sampai issue kesejahteraan guru. PGRI tidak boleh hanya jadi penyampai aspirasi, tetapi harus menjadi penggerak kebijakan.
“Kami mendesak adanya transparansi dalam rekrutmen guru, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta perlindungan bagi guru non-Asosiasi Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di daerah terpencil,” jelasnya
Nanang juga menegaskan pentingnya menjaga jarak dari politik praktis. Netralitas adalah syarat mutlak agar PGRI tetap menjadi suara murni profesi guru, bukan alat kepentingan sesaat.
“Ketika organisasi terlalu dekat dengan kekuasaan, integritasnya bisa tergerus. PGRI harus tetap kritis, independen dan dipercaya publik,” tegasnya.
Nanang mengungkapkan pentingnya membangun pendidikan yang inklusif, ramah dan menghargai keberagaman. Hal ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip tata kelola internal organisasi.
“Kami memperjuangkan pendekatan empatik dan partisipatif. Organisasi yang sehat dibangun dari penghargaan terhadap martabat dan pendapat setiap anggotanya,” tandasnya.
Menurut Nanang, untuk mewujudkan visi besar PGRI tak lepas dari pentingnya kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Pemimpin PGRI masa depan harus memimpin dengan nilai, memahami arah zaman dan menjauhi konflik kepentingan.
“Jabatan di organisasi ini adalah ladang pengabdian, bukan ajang kekuasaan. Maka reformasi kelembagaan dan kaderisasi berbasis kapasitas adalah keniscayaan,” pungkasnya. (Lintas Priangan/Nank)