lintaspriangan.com. CIAMIS. Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, menegaskan, kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ida saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 di Gedung Pramuka, Kabupaten Ciamis, Senin (13/10/2025).
Apresiasi untuk Kementerian BUMN di Bawah Kepemimpinan Erick Thohir
Dalam kesempatan itu, Ida Nurlaela yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
“BUMN bukan sekadar badan usaha, tapi badan yang berdaya guna bagi rakyat. BUMN harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak perubahan positif berkat sinergi kuat antara kementerian dan BUMN,” ujarnya.
Ida menilai restrukturisasi dan efisiensi yang dilakukan telah memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing BUMN. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja serta memastikan BUMN menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Dorong Penguatan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam dialog bersama masyarakat, Ida turut menyoroti pentingnya penguatan koperasi desa sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Ia menilai program Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di desa.
BACA JUGA: Dari Pendidikan Hingga Sosial, Inilah Enam Inovasi Desa Beber
“Koperasi menjadi soko guru ekonomi bangsa. Pemerintah telah menyiapkan dukungan besar, termasuk alokasi anggaran Rp200 triliun melalui Himbara untuk pembiayaan usaha rakyat,” jelasnya.
Ida menjelaskan, sinergi antara BUMN, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan koperasi akan mempermudah akses permodalan bagi masyarakat tanpa prosedur berbelit.
“Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir mengembangkan usaha. BRI, BNI dan Mandiri siap membantu dengan proses cepat dan mudah,” tandasnya.
Perkuat Digitalisasi dan Profesionalisme Koperasi
Menurut Ida, konsep Koperasi Desa Merah Putih bertujuan menjadikan desa sebagai miniatur ekonomi mandiri. Melalui koperasi, persoalan ekonomi dasar seperti distribusi pupuk, gas, dan kebutuhan pokok dapat diselesaikan di tingkat desa.
“Koperasi bisa menjadi tempat penyaluran pupuk dan gas bersubsidi agar harga seragam di seluruh wilayah,” ujarnya.
Program tersebut, lanjut Ida, melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa yang menyiapkan mekanisme pendanaan koperasi melalui Himbara.
Ida juga menekankan pentingnya manajemen profesional dan digitalisasi koperasi agar program ini berjalan efektif.
“Manajemen harus solid. Koperasi tidak bisa dikelola sembarangan. Seperti halnya Indomaret dan Alfamart, koperasi juga harus profesional,” tegasnya.
Hingga kini, dari target 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, baru sekitar 40.000 koperasi yang aktif secara digital akibat keterbatasan jaringan di sejumlah daerah. Pemerintah akan terus memperluas cakupan hingga seluruh desa memiliki koperasi yang berfungsi optimal.
PDI Perjuangan Konsisten Kawal Demokrasi dan Kepentingan Rakyat
Menutup kegiatan resesnya, Ida menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal demokrasi dan berpihak pada rakyat, meski tidak berada di dalam kabinet pemerintahan.
“PDI Perjuangan hadir sebagai pengawas negara. Kami tegak menjaga ideologi dan kepentingan rakyat. Itulah hakikat perjuangan partai,” pungkasnya. (NID)