lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ciamis Siaga Darurat Kekeringan resmi ditetapkan. Keputusan ini diambil setelah dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat, ditandai dengan munculnya krisis air bersih di sejumlah wilayah. Bahkan, dua desa di Kecamatan Banjarsari sudah mengajukan bantuan air bersih karena ratusan keluarga terdampak sumur yang mengering.
Penetapan status siaga darurat juga menjadi sinyal bahwa ancaman kekeringan tahun ini tak bisa dianggap remeh. Meski kondisinya belum separah musim kemarau 2023, Pemerintah Kabupaten Ciamis memilih bergerak lebih awal agar dampaknya tidak semakin meluas.
BPBD: Gejala Kekeringan Sudah Terlihat
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengatakan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang menunjukkan sejumlah wilayah mulai mengalami kekurangan pasokan air bersih.
“Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ini ditetapkan karena dari hasil monitoring di lapangan sudah ada masyarakat di beberapa wilayah yang mulai kekurangan air bersih. Di sisi lain, musim kemarau juga sudah mulai terasa,” ujar Ani, Kamis (9/7/2026).
Penetapan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan Karhutla, serta Surat Edaran Bupati Ciamis mengenai Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.
Dua Desa Sudah Terdampak Krisis Air Bersih
Dari seluruh wilayah yang dipantau, Kecamatan Banjarsari menjadi daerah pertama yang melaporkan dampak kekeringan.
Di Desa Cibadak, Dusun Cibeureum mulai mengalami krisis air bersih akibat sumur warga mengering. Pemerintah desa kemudian mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD.
Data menunjukkan sedikitnya 171 kepala keluarga atau 513 jiwa terdampak kondisi tersebut.
Sebelumnya, BPBD juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Panamun, Desa Kawasen. Di wilayah itu, kekeringan berdampak pada 140 kepala keluarga atau 429 jiwa.
Delapan Kecamatan Masuk Zona Rawan
BPBD memetakan sedikitnya delapan kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi, yakni:
- Banjaranyar
- Pamarican
- Cimaragas
- Banjarsari
- Cidolog
- Cipaku
- Cihaurbeuti
- Cijeungjing
Meski demikian, hingga awal Juli ini laporan resmi baru diterima dari dua desa di Kecamatan Banjarsari.
Menurut Ani, dibandingkan musim kemarau 2023, jumlah laporan memang masih relatif sedikit. Namun kondisi tersebut tetap harus diantisipasi karena potensi meluasnya kekeringan masih cukup besar.
BPBD Siapkan Distribusi Air Bersih
Menghadapi musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.
Mulai dari pemantauan sumber-sumber air, pendataan wilayah rawan, koordinasi dengan BMKG, hingga menyiapkan armada mobil tangki dan tandon air apabila kebutuhan distribusi meningkat.
Koordinasi juga dilakukan bersama Perumdam Tirta Galuh, DPUPRP, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, hingga berbagai instansi terkait.
“Begitu ada laporan dan hasil asesmen menunjukkan warga mulai kesulitan air, kami langsung menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih sesuai kebutuhan dan skala prioritas,” katanya.
Warga Diminta Hemat Air dan Waspadai Karhutla
Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
Warga juga diminta tidak membakar sampah maupun lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menjaga kawasan resapan air untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Dalam jangka panjang, BPBD juga mendorong pembangunan embung, penampungan air hujan, dan konservasi kawasan hutan di wilayah yang selama ini kerap mengalami kekeringan.
“Kalau memungkinkan, wilayah yang rawan kekeringan perlu didorong untuk memiliki embung atau sarana penampungan air. Hutan dan kawasan resapan air juga harus dijaga agar sumber air tidak semakin berkurang saat musim kemarau datang,” pungkas Ani. (I/HS)