lintaspriangan.com, WAWAR. Saya menyampaikan surat pembaca ini melalui redaksi Lintas Priangan karena secara pribadi saya tidak terbiasa menulis. Namun dorongan untuk menyampaikan gagasan ini begitu kuat, terutama setelah membaca berita yang viral di media sosial dan dimuat di situs ini berjudul: “Viral di TikTok, Kondisi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Kumuh!”.
Sebagai warga Tasikmalaya dan juga pensiunan aparatur sipil negara, saya merasa prihatin melihat wajah RSUD dr. Soekardjo yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, justru tampak memprihatinkan dan kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. Fasilitasnya seadanya, pelayanannya sering dikeluhkan, dan lingkungannya jauh dari kesan nyaman dan bersih.
Menurut saya, persoalan utamanya bukan pada keterbatasan anggaran atau kurangnya tenaga medis yang kompeten. Masalah sebenarnya adalah soal perhatian dan keberpihakan para pengambil kebijakan terhadap eksistensi RSUD. Kenyataannya, selama ini RSUD seolah hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Akibatnya, kualitasnya pun dibiarkan seadanya. Sementara para pejabat, mulai dari wali kota, lurah, sampai anggota DPRD, ketika sakit, hampir dipastikan tidak akan pernah dirawat di RSUD. Mereka lebih memilih rumah sakit swasta, bahkan tak jarang langsung ke luar kota atau ke luar negeri.
Ini menjadi bukti bahwa mereka sendiri tahu, kualitas RSUD memang belum layak. Tetapi bayangkan jika ada peraturan atau kebijakan yang mewajibkan seluruh pejabat dan keluarganya untuk memanfaatkan RSUD ketika membutuhkan layanan kesehatan – setidaknya untuk kasus-kasus yang bisa ditangani rumah sakit daerah – maka saya yakin, dalam waktu yang tidak lama, RSUD akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Fasilitas akan diperbaiki, pelayanan akan dibenahi, dan perhatian terhadap mutu rumah sakit akan meningkat tajam. Sebab, tak ada lagi jarak antara pelayanan untuk rakyat kecil dan pejabat. Semua dipaksa merasakan kualitas yang sama.
Maka, konsep besarnya sederhana: jika ingin RSUD maju, jangan tempatkan ia hanya sebagai “rumah sakit rakyat kecil”. Tempatkan ia juga sebagai rumah sakitnya para pejabat. Ketika semua kalangan – termasuk elite pemerintahan – ikut merasakan langsung pelayanan RSUD, maka mereka tak lagi bisa menutup mata terhadap berbagai kekurangannya.
Saya percaya, perubahan yang besar dimulai dari keberpihakan. Dan keberpihakan itu akan hadir jika para pengambil keputusan dipaksa untuk ikut serta merasakan kenyataan yang dialami masyarakat umum. Dengan begitu, tak perlu lagi berharap pada viral di TikTok agar RSUD dibenahi. Cukup buat aturannya, lalu jalankan secara adil.
Penyampai: Pensiunan ASN Tasikmalaya
(Nama tidak dipublikasikan atas permintaan narasumber)
Disampaikan secara verbal kepada Redaksi Lintas Priangan.