lintaspriangan.com, WAWAR. Fenomena menarik terjadi di balik praktik birokrasi pemerintahan daerah. Redaksi Lintas Priangan pada Minggu sore (7/9/2025), sekitar pukul 15.30 WIB, menerima telepon dari nomor tak dikenal. Penelepon yang enggan menyebut identitas itu mengaku seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Tasikmalaya.
ASN yang kemungkinan masih berusia relatif muda tersebut menuturkan bahwa dirinya hanya seorang staf, tidak menduduki jabatan struktural. Namun, dari posisinya itu ia bisa menyaksikan langsung praktik-praktik yang menurutnya sarat dengan manipulasi anggaran.
“Saya sering kecewa dengan keadaan ini. Tapi sebagai ASN muda, saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Karena itu, saya tertarik menjadi informan media, asal identitas saya benar-benar dijaga,” ujarnya dalam percakapan tersebut.
Simpati pada Pemberitaan Kritis
ASN muda ini mengaku kerap mengikuti berita-berita yang ditayangkan Lintas Priangan. Menurutnya, sorotan lintas priangan terhadap potensi kebocoran anggaran daerah adalah cerminan dari realitas yang terjadi di lapangan.
“Yang namanya anggaran makan-minum, perjalanan dinas, ATK, perawatan komputer, sampai uang duduk, termasuk studi banding, itu memang sering diatur, tidak sesuai kenyataan. Jadi apa yang ditulis Lintas Priangan itu bukan karangan, memang banyak terjadi,” katanya lugas.
Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan bahwa manipulasi anggaran bukanlah isu abstrak, melainkan praktik nyata yang dilakukan sebagian oknum birokrasi.
Rasa Kecewa ASN Muda
Sebagai bagian dari birokrasi, ASN muda tersebut mengaku tidak nyaman berada dalam lingkungan yang penuh manipulasi. “Kadang hati ini sakit melihat bagaimana anggaran negara dipermainkan. Padahal uang itu harusnya untuk rakyat. Tapi apa daya, posisi saya terlalu lemah untuk bersuara,” ujarnya.
Tapi hebatnya, kekecewaan itu alih-alih membuatnya apatis, justru mendorong dirinya mencari jalur lain untuk menyalurkan kepedulian. Ia melihat media sebagai sarana paling efektif untuk membongkar praktik yang merugikan publik.
Pertanyaan tentang Keamanan Sumber
Namun, di tengah niatnya untuk menjadi informan, ASN muda ini menyampaikan kekhawatiran soal keamanan. Ia ingin memastikan, jika dirinya benar-benar memberikan informasi penting kepada media, apakah identitasnya bisa dilindungi secara penuh.
Pertanyaan itu dijawab tegas oleh redaksi Lintas Priangan. Sebagai bagian dari profesi jurnalistik, pers memiliki hak tolak, yang salah satunya berarti hak untuk tidak mengungkap identitas narasumber, meskipun ada tekanan dari pihak mana pun.
Sekali identitas dirahasiakan, maka harus dijaga selamanya. Kalau ada pers yang berkhianat, membuka identitas sumber, justru pers sendiri yang sudah melanggar kode etik jurnalistik.
Pers sebagai Benteng Kerahasiaan
Hak tolak ini menjadi jaminan hukum sekaligus moral bagi siapa pun yang ingin menjadi informan media. Dengan perlindungan tersebut, ASN maupun pihak lain yang berniat mengungkap penyimpangan tak perlu khawatir identitasnya disalahgunakan.
Selama informasi yang diberikan valid, pers berkewajiban menjaga kerahasiaan sumber hingga kapan pun. Prinsip ini bukan sekadar aturan, melainkan etika mendasar dalam dunia jurnalistik.
Membuka Jalan Partisipasi Publik
Kehadiran ASN muda yang berani menyatakan minat menjadi informan ini menunjukkan bahwa masih ada suara-suara kritis di dalam tubuh birokrasi. Mereka adalah generasi baru yang muak dengan praktik korup dan berharap perubahan.
Media, dalam hal ini, menjadi saluran yang bisa menampung aspirasi dan sekaligus menjadi pengawas independen jalannya pemerintahan.
“Sebetulnya bukan cuma saya. Ada banyak teman juga yang punya pandangan dan sikap yang sama. Tapi yaitu tadi, takut dan khawatir. Insha Alloh perlahan-lahan kami akan punya sikap yang sama,” pungkasnya.
Alhamdulillah, semoga.
