Beranda blog Halaman 17

Orang Hilang di Tasikmalaya: Dalam Perjalanan Ojol Kawalu-Bungursari

Admin Lintas Priangan
-
0
Orang Hilang di Tasikmalaya: Dalam Perjalanan Ojol Kawalu-Bungursari

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA. Informasi mengenai orang hilang di Tasikmalaya beredar luas di media sosial. Seorang perempuan bernama Dini Apriyani Rembulan (43) dilaporkan hilang setelah keluar dari rumahnya di wilayah Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Informasi tersebut pertama kali diperoleh Redaksi Lintas Priangan melalui pesan berantai di berbagai grup WhatsApp warga Tasikmalaya pada hari Sabtu (7/3/2026).

Dalam pesan yang beredar disebutkan Dini terakhir kali keluar rumah pada Rabu, 5 Maret 2026 sekitar pukul 21.30 WIB.

Ia berangkat dari rumahnya di Perum Mitra Batik Blok C70, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan tujuan menuju wilayah Bungursari dengan menggunakan jasa ojek online.

Namun hingga kini, keberadaan Dini belum diketahui.

Lintas Priangan Lakukan Konfirmasi

Menindaklanjuti informasi orang hilang di Tasikmalaya tersebut, wartawan lintaspriangan.com mencoba melakukan konfirmasi kepada nomor kontak yang tercantum dalam pesan yang beredar.

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, pemilik nomor yang tertera pada pesan yang beredar membenarkan informasi tersebut.

Saat ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, pihak keluarga menjawab singkat, “Ya.”

Redaksi kemudian menanyakan, apakah sudah ada perkembangan terbaru mengenai keberadaan Dini, keluarga menyampaikan bahwa mereka saat ini sedang bersama pihak kepolisian.

“Bentar pa… saya lagi sama pihak polisi,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.

Ketika kembali ditanya apakah laporan sudah disampaikan kepada kepolisian, pihak keluarga memastikan bahwa laporan sedang dilakukan.

“Sudah, ini saya lagi di pihak polisi,” tulisnya.

Kronologi Orang Hilang di Tasikmalaya

Berdasarkan informasi yang beredar, kasus orang hilang di Tasikmalaya ini bermula ketika Dini berpamitan keluar rumah pada malam hari.

Perempuan berusia 43 tahun tersebut diketahui menggunakan transportasi ojek online untuk menuju wilayah Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Namun sejak keberangkatan tersebut, keluarga tidak lagi mendapatkan kabar mengenai keberadaannya.

Ciri-ciri Saat Terakhir Terlihat

Dalam informasi yang beredar terkait orang hilang di Tasikmalaya, Dini disebutkan memiliki ciri-ciri saat terakhir terlihat sebagai berikut:

  • Memakai celana hitam
  • Mengenakan jaket abu-abu

Informasi mengenai ciri-ciri tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat apabila melihat yang bersangkutan.

Warga Diminta Bantu Informasi

Tentunya, keluarga berharap masyarakat yang mengetahui atau melihat keberadaan Dini Apriyani dapat segera memberikan informasi.

Bagi warga yang memiliki informasi terkait orang hilang di Tasikmalaya ini dapat menghubungi nomor berikut:

0821-1991-1560
0852-7435-1183

Atau, masyarakat yang memiliki informasi juga dapat melapor kepada pihak berwenang atau kantor polisi terdekat.

Sempatkan juga doa untuk Dini Apriyani Rembulan, semoga cepat ada kabar dalam keadaan baik-baik saja dan segera berkumpul kembali dengan keluarganya. Aamiin.

Kas Ada, Tapi THR ASN Pemkot Tasikmalaya Belum Diputuskan, Ada Apa?

Hasan
-
0
Kas Ada, Tapi THR ASN Pemkot Tasikmalaya Belum Diputuskan, Ada Apa?

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA – Kepastian pembayaran THR ASN Pemkot Tasikmalaya menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 hingga kini masih menunggu keputusan final pemerintah daerah. Padahal, Wali Kota Tasikmalaya memastikan kondisi kas daerah sebenarnya tersedia.

Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai kapan keputusan resmi akan diumumkan.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa pemerintah kota saat ini masih merumuskan skema pembayaran THR dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, pembahasan intensif masih terus dilakukan bersama Sekretaris Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujar Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Diskominfo, Jumat (6/3/2026).

Kas Daerah Ada, Tapi Pemerintah Tidak Ingin Gegabah

Di tengah belum adanya keputusan resmi, pernyataan wali kota yang menyebut kas daerah tersedia menjadi perhatian tersendiri.

Viman menegaskan bahwa secara posisi keuangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya memiliki dana yang cukup. Namun pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pengeluaran anggaran secara tergesa-gesa tanpa perhitungan yang matang.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari.

“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” kata dia.

Pemerintah kota saat ini tengah memaksimalkan pengelolaan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk melakukan pengaturan manajemen kas agar pengeluaran tetap terkendali.

Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan belanja daerah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.

Menjaga Tradisi Tanpa Pinjaman Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Viman juga menyinggung satu fakta menarik mengenai kondisi fiskal Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Menurutnya, hingga saat ini Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang belum pernah mengambil pinjaman daerah.

“Secara informasi, di Jawa Barat mungkin Kota Tasikmalaya satu-satunya daerah yang belum minjam uang. Itu sesuatu yang kita jaga,” ujarnya.

Di tengah banyaknya pemerintah daerah yang mulai memanfaatkan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran atau mendukung pembangunan, sikap tersebut dinilai sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.

Langkah ini sekaligus menunjukkan kehati-hatian pemerintah kota dalam mengelola keuangan.

Momentum Membenahi Tata Kelola Fiskal

Viman menilai dinamika fiskal yang tengah dihadapi berbagai daerah justru menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk memperbaiki tata kelola keuangan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus semakin disiplin agar setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini momen yang tepat untuk menata pengelolaan keuangan. Kita pastikan tata kelola keuangan dan prosesnya juga lebih baik,” ujarnya.

Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pinjaman Bukan Tabu, Tapi Harus Produktif

Meski hingga kini belum pernah memanfaatkan pinjaman daerah, Viman menegaskan bahwa pemerintah kota bukan berarti sepenuhnya menutup opsi tersebut.

Namun jika suatu saat pinjaman dilakukan, dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

“Bukan anti minjam. Kalau ada pinjaman, harus untuk yang produktif, investasi. Bukan untuk belanja yang habis begitu saja,” tegasnya.

Karena itu, dalam konteks pembayaran THR ASN Pemkot, pemerintah kota saat ini memilih fokus pada pengelolaan kas yang ada dibandingkan menambah sumber pembiayaan baru.

Strategi “Rem dan Gas” Anggaran

Untuk sementara, strategi yang ditempuh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah mengatur ritme pengeluaran anggaran secara selektif.

Pendekatan ini sering disebut sebagai strategi “rem dan gas” anggaran, yaitu menahan sebagian belanja yang belum mendesak, namun tetap memastikan kebutuhan publik tetap terpenuhi.

Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban pembayaran THR ASN Pemkot dan keberlanjutan kondisi fiskal daerah.

Keputusan final mengenai pembayaran THR diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah pembahasan bersama TAPD selesai dilakukan. (HS)

Kultum Aparatur 17: “Menjaga Etika di Tengah Tekanan”

Admin Lintas Priangan
-
0
Kultum Aparatur 17: “Menjaga Etika di Tengah Tekanan”

lintaspriangan.com, KULTUR. Suatu hari Rasulullah ﷺ mengutus seorang petugas untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Setelah kembali, petugas itu menyerahkan sebagian harta kepada Rasulullah ﷺ sambil berkata, “Ini untuk negara, dan ini dihadiahkan kepadaku.”

Ucapan itu terdengar sederhana. Namun Rasulullah ﷺ langsung menegurnya.

Beliau berdiri di hadapan para sahabat dan bersabda dengan tegas: mengapa seseorang yang diberi amanah oleh negara menerima hadiah karena jabatannya? Jika ia tidak memegang jabatan itu, apakah hadiah tersebut tetap akan diberikan kepadanya?

Pesan Nabi ﷺ sangat jelas: jabatan tidak boleh menjadi jalan keuntungan pribadi.

Etika harus tetap dijaga, bahkan ketika godaan atau tekanan muncul.

kultum aparatur ramadhan lintas priangan

Larangan Mengkhianati Amanah

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Man ista‘malnāhu ‘alā ‘amalin fakatanā mikhyathan famā fawqahū kāna ghulūlan ya’tī bihī yaumal-qiyāmah
“Siapa yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan sesuatu, sekecil jarum sekalipun, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan) yang akan ia bawa pada hari kiamat.”
(HR. Muslim)

Dalam penjelasan para ulama, ghulul berarti menyalahgunakan amanah atau mengambil sesuatu dari jabatan yang tidak menjadi haknya.

Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa etika aparatur harus dijaga dengan ketat. Amanah publik tidak boleh tercampur dengan kepentingan pribadi.

Ramadhan menguatkan kesadaran moral ini. Puasa melatih kita menahan diri dari yang dilarang, bahkan ketika tidak ada yang melihat.

Netralitas dan Etika Aparatur

Dalam kehidupan bernegara, aparatur negara sering berada dalam berbagai tekanan: tekanan politik, tekanan kepentingan, bahkan tekanan relasi pribadi.

Namun profesionalisme menuntut aparatur tetap netral.

Netralitas bukan berarti tidak peduli, tetapi menjaga agar keputusan tetap objektif, adil, dan berdasarkan aturan. Aparatur yang beretika tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ia menjaga integritas meskipun berada dalam situasi sulit.

Etika aparatur adalah benteng kepercayaan publik.

Profesionalisme untuk Stabilitas Bangsa

Nilai kebangsaan dari netralitas adalah profesionalisme aparatur negara.

Negara yang stabil membutuhkan birokrasi yang objektif dan dapat dipercaya. Ketika aparatur menjalankan tugas secara netral dan profesional, masyarakat merasa bahwa negara bekerja untuk semua pihak.

Sebaliknya, ketika aparatur terjebak dalam konflik kepentingan, kepercayaan publik melemah dan stabilitas sosial terganggu.

Karena itu, menjaga etika bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga kontribusi besar bagi ketahanan bangsa.

Refleksi 17 Ramadhan

Ramadhan hari ketujuh belas mengajak kita merenung:

Apakah kita mampu menjaga integritas di tengah tekanan?
Apakah keputusan yang kita ambil benar-benar objektif?
Apakah jabatan yang kita pegang masih berada dalam batas etika?

Karena pada akhirnya, ujian terbesar dari sebuah amanah bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika godaan datang.

Ramadhan mengajarkan: menjaga etika di tengah tekanan adalah tanda integritas. Dari aparatur yang profesional dan netral, lahir negara yang adil dan stabil.

Rubrik Kultum Aparatur Ramadhan atau Kultur merupakan rubrik asuhan Abu Qinan.

kultum aparatur ramadhan lintas priangan

Wali Kota Bungkam, Senin Pedagang Pasar Cikurubuk Turun ke Jalan

Admin Lintas Priangan
-
0
Wali Kota Bungkam, Senin Pedagang Pasar Cikurubuk Turun ke Jalan

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA. Kekecewaan Pedagang Pasar Cikurubuk terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin memuncak. Setelah hampir tiga pekan sejak surat resmi disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya, hingga kini para pedagang mengaku belum menerima respons apa pun dari pemerintah daerah.

Situasi itu mendorong para Pedagang Pasar Cikurubuk bersama sejumlah elemen masyarakat menyiapkan langkah lanjutan berupa aksi massa yang rencananya akan digelar pada Senin (09/03/2026).

Aksi tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 500 peserta yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

Forum ini dipimpin oleh ulama senior Tasikmalaya, KH. Tb. Miftah Fauzi, yang selama ini dikenal aktif menyuarakan aspirasi para pedagang pasar tradisional di Kota Tasikmalaya.

Rencana aksi ini menjadi eskalasi terbaru dari rangkaian upaya Pedagang Pasar Cikurubuk dalam memperjuangkan kondisi pasar yang mereka nilai semakin tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

Surat HIPPATAS Tak Berbalas

Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada sejumlah instansi pemerintah pada 13 Februari 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta delapan instansi lainnya, termasuk DPRD, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam surat itu, para Pedagang Pasar Cikurubuk meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah kebijakan terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi di pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya tersebut.

Namun hingga Jumat (06/03/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.

Ketiadaan respons itu dinilai semakin memperkuat kesan bahwa aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Bagi para pedagang, diamnya pemerintah justru memperpanjang ketidakpastian terhadap nasib aktivitas ekonomi mereka di pasar tersebut.

Forum Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk Siap Bergerak

Sebagai respons atas situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

Forum ini menjadi wadah konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil di Kota Tasikmalaya.

Melalui forum tersebut, rencana aksi massa pada Senin mendatang mulai disiapkan.

Aksi ini dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah agar persoalan yang mereka hadapi tidak terus berlarut-larut.

Para pedagang berharap pemerintah daerah bersedia membuka ruang dialog sehingga solusi yang adil dapat ditemukan.

Halaman 2: Upaya Konfirmasi Rencana Aksi

Disegel Warga Tasikmalaya: Proyek Pusat Dikerjakan Asal-Asalan

Admin Lintas Priangan
-
0
Disegel Warga Tasikmalaya: Proyek Pusat Dikerjakan Asal-Asalan

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA. Proyek Normalisasi Irigasi Utama Cikalang 2 di Kota Tasikmalaya disegel warga setelah berbagai persoalan mencuat di lapangan. Mulai dari dugaan kualitas pekerjaan yang buruk, perencanaan yang dipertanyakan, hingga upah pekerja yang disebut belum dibayarkan.

Aksi penyegelan dilakukan warga dengan memasang spanduk besar di lokasi proyek bertuliskan: “Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”

Peristiwa peoyek irigasi yang disegel Warga Tasikmalaya ini langsung menjadi sorotan karena proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Cikalang mengaku kecewa karena proyek yang seharusnya memperbaiki sistem irigasi justru belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perwakilan forum, Heri Ferianto, mengatakan hingga saat ini fungsi irigasi dari proyek tersebut belum bisa dirasakan.

Menurutnya, meskipun pihak pelaksana menyebut progres volume pekerjaan telah selesai, secara fungsi saluran irigasi belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Airnya tidak mengalir sebagaimana mestinya. Secara volume mungkin dianggap selesai, tetapi secara fungsi belum bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Situasi tersebut akhirnya memicu aksi penyegelan oleh warga yang menilai proyek tersebut bermasalah dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

➡ LANJUT HALAMAN 2: Temuan mengejutkan di lapangan, air justru mengalir kembali ke arah hulu

Ceritanya Efisiensi, Faktanya Masih Banyak Pos Korupsi

Admin Lintas Priangan
-
0
Ceritanya Efisiensi, Faktanya Masih Banyak Pos Korupsi

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Pemerintah pusat sejak awal 2025 gencar menggaungkan kebijakan efisiensi anggaran. Instruksi ini bermula dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan penghematan besar-besaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Nilai efisiensi yang ditargetkan bahkan mencapai sekitar Rp306 triliun, terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga sekitar Rp256 triliun serta pengurangan transfer ke daerah sekitar Rp50,5 triliun.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja negara. Aturan ini secara spesifik menyasar 15 jenis belanja yang dianggap bisa ditekan, mulai dari alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, kajian, diklat, honor kegiatan, hingga perjalanan dinas dan sewa fasilitas.

Dampaknya terasa hingga ke daerah. Transfer dari pusat ke pemerintah daerah ikut disesuaikan. Di wilayah Priangan Timur saja, pemotongan dana ini sudah terasa nyata. Kabupaten Ciamis kehilangan sekitar Rp185 miliar, Kota Tasikmalaya sekitar Rp219 miliar, dan Kabupaten Tasikmalaya sekitar Rp312 miliar dari alokasi transfer pusat. Secara sederhana, tiga daerah ini saja menghadapi penurunan anggaran sekitar Rp716 miliar.

Secara resmi, tujuan efisiensi ini terdengar sangat mulia. Pemerintah menyebut langkah tersebut untuk membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus mengalihkan belanja yang dianggap tidak produktif ke program prioritas nasional.

Namun persoalannya, efisiensi yang gencar dikampanyekan seringkali hanya menyentuh permukaan. Banyak kegiatan dipangkas, rapat dikurangi, perjalanan dinas ditekan, bahkan dana daerah ikut dipotong. Sementara di saat yang sama, sejumlah pos belanja yang selama ini dikenal rawan manipulasi justru masih berjalan seperti biasa.

Salah satunya adalah belanja alat tulis kantor dan bahan komputer, terutama tinta printer, kertas, dan berbagai ATK rutin. Pos anggaran ini sering dianggap kecil sehingga luput dari perhatian serius. Nilainya memang tidak fantastis dalam satu transaksi. Tetapi justru karena rutin dan tersebar di banyak kantor, pos ini sangat mudah dimanipulasi melalui pembengkakan volume belanja.

Contoh konkret dapat dilihat pada dokumen belanja Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Pada tahun anggaran 2025, kantor kecamatan ini tercatat membeli 47 botol tinta refill hitam serta 12 paket tinta warna. Setiap paket tinta warna berisi tiga botol—merah, kuning, dan biru. Jika dihitung, total pembelian tinta mencapai 83 botol dalam satu tahun anggaran.

Masalahnya bukan pada pembelian tinta itu sendiri, tetapi pada logika penggunaannya. Berdasarkan spesifikasi resmi produsen printer ink tank, satu botol tinta rata-rata mampu mencetak sekitar 6.000 hingga 7.500 lembar dokumen. Jika digunakan angka konservatif 6.000 lembar saja, maka 83 botol tinta seharusnya mampu mencetak sekitar 498.000 lembar dokumen.

Mari dihitung secara sederhana. Dalam satu tahun kerja birokrasi terdapat sekitar 260 hari kerja. Artinya kantor kecamatan tersebut harus mencetak sekitar 1.900 lembar dokumen setiap hari kerja sepanjang tahun agar penggunaan tinta itu masuk akal.

Hampir dua ribu lembar cetakan setiap hari.

Untuk ukuran kantor kecamatan biasa, angka ini jelas sulit diterima akal sehat.

Pola serupa juga terlihat pada Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, yang tercatat memiliki pembelian tinta printer dengan jumlah tidak jauh berbeda. Jika menggunakan kalkulasi teknis yang sama, volume penggunaan tinta tersebut juga menghasilkan angka cetak harian yang tidak logis untuk ukuran kantor kecamatan.

Redaksi telah mencoba menghubungi pihak kecamatan untuk meminta penjelasan terkait pembelanjaan tersebut. Namun hingga tulisan ini disusun, Camat Cibeureum maupun Camat Purbaratu belum memberikan tanggapan.

Temuan ini tampaknya bukan kasus tunggal. Berdasarkan penelusuran redaksi terhadap sejumlah dokumen belanja perangkat daerah, pola pengadaan bahan komputer, tinta printer, hingga kertas fotokopi dengan volume yang sulit dijelaskan secara logis juga muncul di berbagai kantor pemerintahan lain, baik di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya maupun Kabupaten Ciamis.

Jika dilihat per kantor, nilai pembelanjaan seperti ini mungkin hanya berkisar puluhan juta rupiah dalam setahun. Namun gambaran berubah ketika dihitung secara keseluruhan.

Di tingkat kecamatan saja potensi pemborosan akibat perencanaan belanja yang tidak rasional bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Pada organisasi perangkat daerah yang lebih besar—seperti dinas atau badan—nilai tersebut bisa dengan mudah melonjak hingga ratusan juta rupiah.

Kota Tasikmalaya yang wilayahnya relatif kecil saja memiliki lebih dari 100 unit kerja, termasuk dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan. Jika setiap unit kerja saja memiliki potensi pemborosan rata-rata Rp30 juta, maka akumulasi pemborosan bisa mencapai Rp3 miliar hanya dari satu jenis pos belanja kecil seperti ATK dan tinta printer.

Itu baru satu kota.

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis memiliki jumlah perangkat daerah dan kecamatan yang jauh lebih banyak. Jika pola serupa terjadi secara luas, potensi pemborosan dari pos-pos kecil yang selama ini dianggap sepele bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

Ironisnya, pos seperti ini jarang menjadi perhatian serius dalam agenda efisiensi birokrasi. Pemerintah sibuk menghemat perjalanan dinas, memotong kegiatan rapat, bahkan mengurangi transfer ke daerah. Namun kebocoran kecil yang terjadi berulang-ulang di ratusan unit kerja justru sering luput dari pengawasan.

Padahal jika kepala daerah benar-benar serius melakukan efisiensi, pos-pos kecil inilah yang seharusnya mulai dibenahi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja ATK, tinta printer, fotokopi, dan berbagai pengeluaran rutin lainnya bisa menghasilkan penghematan yang tidak sedikit.

Ironisnya lagi, dugaan pemborosan seperti ini sebenarnya sangat mudah ditelusuri. Hampir semua printer modern memiliki sistem pencatatan penggunaan (printer log) yang merekam jumlah halaman yang dicetak selama masa pemakaian perangkat. Data tersebut tersimpan dalam memori printer dan juga dapat dilihat melalui perangkat lunak komputer yang terhubung dengan printer tersebut.

Artinya, sangat mudah bagi auditor maupun aparat penegak hukum untuk memeriksa apakah volume tinta yang dibeli benar-benar sebanding dengan jumlah dokumen yang dicetak.

Jika sebuah kantor membeli puluhan botol tinta, tetapi catatan printer menunjukkan jumlah cetakan yang jauh lebih sedikit, maka ketidaksesuaian itu akan terlihat dengan sangat jelas.

Karena itu publik wajar bertanya: ke mana aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini melihat?

Efisiensi anggaran tidak cukup hanya dengan memangkas kegiatan rapat atau perjalanan dinas. Efisiensi sejati justru dimulai dari keberanian menutup celah-celah kecil yang selama ini dibiarkan terbuka.

Karena seringkali, justru dari hal-hal kecil itulah kebocoran besar dimulai.

Printer tidak pernah berbohong tentang jumlah cetakan—pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum juga berani membaca catatannya? (HS)

Kultum Aparatur 16: “Melayani dengan Hati Nurani”

Admin Lintas Priangan
-
0
Kultum Aparatur 16: “Melayani dengan Hati Nurani”

lintaspriangan.com, KULTUR. Suatu hari, seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa banyak pertanyaan dan keluhan. Ia bukan tokoh penting, bukan pula orang yang dikenal luas. Namun Rasulullah ﷺ tidak pernah menunjukkan kejengkelan.

Beliau berjalan bersamanya di jalan Madinah, mendengarkan dengan sabar hingga perempuan itu selesai menyampaikan semua yang ada di hatinya.

Bagi Rasulullah ﷺ, manusia tidak diukur dari status sosialnya, tetapi dari martabat kemanusiaannya.

Beliau dekat dengan para fakir, menyayangi anak yatim, dan memperhatikan orang-orang yang sering terabaikan oleh masyarakat.

kultum aparatur ramadhan lintas priangan

Kedekatan beliau dengan kaum lemah menjadi bukti bahwa kepemimpinan sejati selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan.

Agama yang Peduli pada Kaum Lemah

Allah SWT berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Ara’aitalladzī yukadzdzibu bid-dīn. Fażālikalladzī yadu‘‘ul-yatīm. Wa lā yaḥuḍḍu ‘alā ṭa‘āmil-miskīn.
“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.”
(QS. Al-Ma’un: 1–3)

Ayat ini mengingatkan bahwa keimanan tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari kepedulian terhadap mereka yang lemah.

Dalam tafsir para ulama, Surah Al-Ma’un menegaskan bahwa agama harus hadir dalam bentuk empati sosial: melindungi yang rentan, membantu yang membutuhkan, dan tidak bersikap acuh terhadap penderitaan sesama.

Ramadhan menjadi momentum yang menghidupkan empati itu. Lapar yang kita rasakan mengingatkan bahwa ada banyak orang yang merasakan hal yang sama setiap hari.

Empati dalam Pelayanan Publik

Dalam konteks aparatur negara, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal prosedur yang benar, tetapi juga sikap yang manusiawi.

Masyarakat yang datang ke kantor pelayanan sering membawa beban: kesulitan ekonomi, masalah administrasi, atau kebutuhan mendesak. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar jawaban formal. Mereka membutuhkan perhatian dan pemahaman.

Aparatur negara yang memiliki empati sosial akan melayani dengan hati nurani. Ia melihat warga negara bukan sebagai nomor antrean, tetapi sebagai manusia yang harus dihormati.

Empati menjadikan pelayanan lebih hangat, lebih sabar, dan lebih solutif.

Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Nilai kebangsaan dari empati sosial adalah kepedulian terhadap kelompok rentan.

Negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal: anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok yang memiliki keterbatasan akses.

Ketika aparatur negara memiliki empati, kebijakan publik akan lebih inklusif. Program pembangunan akan lebih peka terhadap kebutuhan mereka yang paling membutuhkan.

Kepedulian terhadap kelompok rentan bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga ukuran kematangan sebuah bangsa.

Refleksi 16 Ramadhan

Ramadhan hari keenam belas mengajak kita bertanya:

Apakah kita sudah melihat masyarakat dengan empati?
Apakah pelayanan kita cukup manusiawi bagi mereka yang datang dengan harapan?
Apakah kita peka terhadap mereka yang paling membutuhkan perhatian negara?

Karena negara yang kuat bukan hanya yang maju secara ekonomi, tetapi juga yang mampu melindungi yang lemah.

Ramadhan mengajarkan: melayani dengan hati nurani memperkuat kehadiran negara dan memuliakan martabat manusia.

Rubrik Kultum Aparatur Ramadhan atau Kultur merupakan rubrik asuhan Abu Qinan.

kultum aparatur ramadhan lintas priangan

SMK Duta Pratama Tasikmalaya Konsisten Kirim Alumni Kerja ke Jepang

Hasan
-
0
SMK Duta Pratama Tasikmalaya Konsisten Kirim Alumni Kerja ke Jepang

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA – Peluang kerja ke Jepang kini semakin terbuka bagi lulusan sekolah vokasi di Indonesia. Salah satu sekolah yang konsisten membuka jalan tersebut adalah SMK Duta Pratama Indonesia Tasikmalaya.

Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini kembali memberangkatkan alumninya untuk bekerja di Jepang.

Pada tahun 2025, sebanyak empat lulusan berhasil menembus pasar kerja internasional dan bekerja di sektor kesehatan sebagai caregiver.

Keempat alumni tersebut adalah Lusi, Praditiya, Fahira, dan Rifa. Mereka akan bekerja di fasilitas pelayanan lansia di Jepang dengan kisaran gaji mencapai Rp25 juta per bulan.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama resmi sekolah dengan PT JIAEC (Japan Indonesian Economic Center) yang berkantor di Kota Depok, Jawa Barat.

Peluang Kerja ke Jepang Semakin Terbuka bagi Lulusan SMK

Tren kerja ke Jepang bagi lulusan SMK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jepang sendiri saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja asing, terutama di sektor kesehatan, manufaktur, dan pelayanan lansia.

Melalui program ini, SMK Duta Pratama Indonesia berupaya menjembatani kebutuhan tenaga kerja di Jepang dengan potensi lulusan vokasi dari Indonesia.

Sebelum diberangkatkan, para alumni tidak langsung bekerja. Mereka harus melalui serangkaian proses pelatihan yang cukup ketat, antara lain:

  • Pelatihan bahasa Jepang intensif
  • Pelatihan keterampilan perawatan lansia
  • Pembekalan budaya kerja Jepang
  • Persiapan mental dan adaptasi kerja luar negeri

Pelatihan tersebut dirancang agar lulusan benar-benar siap bersaing di lingkungan kerja internasional.

Kepala Sekolah: Bukti Lulusan Mampu Bersaing Global

Kepala SMK Duta Pratama Indonesia, Lasiman, S.Ag., M.Pd., menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para alumninya yang berhasil kerja ke Jepang.Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa lulusan SMK mampu bersaing secara global.

“Alhamdulillah, setiap tahun kami bisa mengirimkan alumni ke Jepang. Ini bukti bahwa lulusan SMK Duta Pratama Indonesia mampu bersaing secara global. Tahun 2025 ini ada empat alumni yang berangkat sebagai caregiver,” ujarnya.

Ia berharap para alumni dapat menjaga nama baik sekolah, daerah, serta Indonesia selama bekerja di Jepang.

Menurut Lasiman, kesempatan kerja dengan gaji sekitar Rp25 juta per bulan menjadi motivasi besar bagi para siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

“Kerja sama kami dengan PT JIAEC menjadi jembatan penting bagi siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Pendidikan Vokasi Jadi Kunci Menembus Pasar Kerja Internasional

Lasiman juga menjelaskan bahwa program penempatan kerja ke Jepang merupakan bagian dari visi sekolah untuk mencetak lulusan yang profesional, berakhlak, dan siap kerja.

Ia menegaskan bahwa SMK Duta Pratama terus meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam beberapa aspek penting seperti:

  • Penguasaan bahasa asing
  • Kompetensi teknis sesuai standar industri global
  • Kedisiplinan dan etos kerja
  • Adaptasi terhadap budaya kerja internasional

Menurutnya, keberhasilan pengiriman empat alumni pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi memiliki peluang besar membuka akses kerja global.

Tasikmalaya Ikut Cetak Tenaga Kerja Profesional untuk Dunia

Konsistensi SMK Duta Pratama dalam mengirim alumni kerja ke Jepang setiap tahun semakin memperkuat posisinya sebagai sekolah vokasi yang berorientasi global.

Program ini tidak hanya memberikan peluang kerja dengan penghasilan menjanjikan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda di Tasikmalaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan.

Dengan semakin banyaknya lulusan yang bekerja di luar negeri, sekolah ini diharapkan mampu terus mencetak tenaga kerja profesional dari daerah yang siap bersaing di tingkat internasional.Ke depan, pihak sekolah berharap kerja sama dengan PT JIAEC dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa yang mengikuti jejak para alumni yang telah berhasil menembus pasar kerja Jepang. (Hs)

Sekda Ciamis: Jaga Etika dan Akurasi Informasi

Dwiyanto
-
0
Sekda Ciamis: Jaga Etika dan Akurasi Informasi

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Profesi jurnalis memiliki tantangan besar karena berperan sebagai penyampai informasi sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi ketika menghadiri kegiatan Pesantren Ramadan tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 1447 H/2026 M kategori jurnalis, di Joglo Sono Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Kamis (05/03/2026).

‎Dalam kesempatan itu Sekda memberikan pembinaan kepada para jurnalis terkait pentingnya menjaga etika dan akurasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
‎
‎“Teman-teman media memiliki profesi yang sangat menantang. Perbedaan antara kebaikan dan keburukan dalam penyampaian informasi itu sangat tipis. Karena itu diperlukan tuntunan dan etika dalam menjalankan profesi,” katanya.

‎Ia menyebut informasi yang disampaikan media seringkali menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan.
‎
‎“Informasi dari teman-teman media menjadi bahan koreksi bagi kami. Mana yang harus segera ditindaklanjuti dan mana yang menjadi bahan kebijakan cepat,” jelasnya.
‎
‎Menurutnya, selain akurasi, penggunaan hati dalam menyampaikan informasi juga menjadi hal penting agar berita yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
‎
‎Sekda juga mengingatkan agar jurnalis menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta berhati-hati dalam memilih diksi agar informasi tetap objektif dan tidak menyesatkan.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan makna Ramadan tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi momentum penyucian diri sekaligus memperkuat fisik dan spiritual.
‎
‎“Puasa merupakan proses penyucian diri agar manusia kembali kepada fitrah,” ujarnya.
‎
Menurutnya, jurnalis memiliki peran strategis dalam membawa perubahan melalui informasi yang disampaikan.
‎
‎“Dalam satu hari, teman-teman bisa mengubah Ciamis, bahkan mengubah dunia menjadi lebih baik melalui informasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: https://lintaspriangan.com/berita-ciamis/percepat-lppd-2025-pemkab-ciamis-terapkan-indikator-baru/
‎
‎Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, KH. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi yang akrab dipanggil Kang Icep, menyampaikan, kegiatan Pesantren Ramadan kategori jurnalis ini merupakan yang kedua kali diselenggarakan.
‎
Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran masyarakat melalui tulisan, literasi, dan gagasan.
‎
‎“Bukan hanya ulama yang dapat membimbing umat. Media juga memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat melalui tulisan dan pemikiran,” ujarnya.
‎
‎Kang Icep juga mengingatkan pentingnya belajar ilmu agama secara langsung kepada guru atau ulama agar memperoleh keberkahan ilmu.
‎
‎“Belajar agama tidak cukup hanya dari YouTube, tetapi harus bertemu ustaz atau kyai secara langsung,” katanya.
‎
‎Kegiatan Pesantren Ramadan bagi jurnalis ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah, ulama, dan insan pers dalam membangun Kabupaten Ciamis melalui penyampaian informasi yang beretika, akurat, dan bertanggung jawab. ‎(FSL)

Percepat LPPD 2025, Pemkab Ciamis Terapkan Indikator Baru

Dwiyanto
-
0
Percepat LPPD 2025, Pemkab Ciamis Terapkan Indikator Baru

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Pemerintah Kabupaten Ciamis mempercepat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 menyusul adanya perubahan sistem penilaian dan indikator baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Percepatan dilakukan untuk memastikan laporan dapat disusun sesuai pedoman terbaru sekaligus memenuhi tenggat waktu pelaporan yang diatur pemerintah pusat. LPPD merupakan laporan wajib kepala daerah kepada pemerintah pusat sebagai evaluasi kinerja tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Saat ini Pemkab Ciamis sedang mempercepat penginputan data melalui Sistem Informasi LPPD (SILPPD) Kemendagri agar laporan dapat disampaikan tepat waktu,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Ciamis yang juga Sekretaris Tim Penyusun LPPD Kabupaten Ciamis, Budi Yudia, Rabu (04/03/2026).

Gunakan Pedoman dan Indikator Baru

Berbeda dari tahun sebelumnya lanjut Budi, penyusunan LPPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan pedoman indikator dan sistem penilaian yang baru. Perubahan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-109 Tahun 2026 serta diperkuat Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.7/989/Otda tertanggal 12 Februari 2026.

Dalam regulasi terbaru itu, pemerintah daerah diwajibkan menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara lebih rinci dan komprehensif, lebih menitikberatkan pada persentase pertumbuhan atau peningkatan layanan, bukan sekadar angka cakupan statis.

“IKK ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran penuh, terhitung mulai 01 Januari hingga 31 Desember 2025,” jelasnya.

Dijelaskannya, perubahan ini lebih objektif karena mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan performa pelayanan setiap tahun, bukan hanya mempertahankan capaian yang sudah ada.

Menurutnya, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Ciamis telah memahami perubahan tersebut. Hal itu karena Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menerbitkan aturan, tetapi juga memberikan pedoman teknis secara rinci. Perubahan Indikator ini, telah disosialisasikan oleh Pemprov kepada kabupaten/kota di Jawa Barat.

BACA JUGA: Walaupun Kosong, Rumdin Wabup Ciamis Tetap Terpelihara

“Jadi bukan hanya regulasinya yang disampaikan, tetapi juga panduan/pedoman teknis pengisian, contoh perhitungan, hingga simulasi indikator,” ujarnya.

Sekda Instruksikan OPD Percepat Input Data

Merespons ketentuan baru yang lebih detail dan ketat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis menerbitkan Surat Nomor 100.2/337-Pemksm yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pengumpulan serta penginputan data.

Proses penginputan kini dilakukan sepenuhnya secara daring melalui website Sistem Informasi LPPD (SILPPD) milik Kemendagri.

Dengan sistem digital dan penyesuaian terhadap indikator baru, Pemkab Ciamis menargetkan LPPD Tahun 2025 dapat tersusun secara optimal dan disampaikan tepat waktu sesuai amanat regulasi pusat. (FSL)

1...161718...313Halaman 17 dari 313