Pilkada melalui DPRD: 3 Elite Parpol Kota Tasikmalaya vs Hasil Survei
Tiga Elite Parpol Kota Tasikmalaya Senada Soal Pilkada
Pernyataan terbaru datang dari Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, yang juga kader Partai Gerindra. Dalam wawancara dengan Media Indonesia pada Jumat, 16 Januari 2026, Viman menyatakan setuju Pilkada tak langsung lewat DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, Pilkada langsung dalam kondisi fiskal sekarang menjadi beban APBD, sementara pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efektif dari sisi pembiayaan.
Dari sisi legislatif, masih di media yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, yang juga Ketua DPC PKB, meski lebih diplomatis, naum kecenderungannya sama seperti Wali Kota Viman. Wahid menilai pemilihan oleh DPRD memang lebih hemat dari sisi logistik dibanding Pilkada langsung, karena tahapan dan kebutuhan anggarannya jauh lebih kecil. Namun ia juga mengakui, Pilkada langsung telah melahirkan banyak kepala daerah berkinerja baik karena benar-benar dipilih rakyat, sembari mengingatkan adanya risiko politik uang di beberapa daerah.
Suara yang lebih benderang terdengar dari Fraksi PKS di DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, dalam sebuah Musrenbang di Kelurahan Cikalang pada Senin, 12 Januari 2026, dikutip Times Indonesia, menyebut bahwa “di daerah kami juga mendukung” wacana Pilkada melalui DPRD, meski tanpa penjelasan rinci cakupan wilayah dukungan tersebut.
Artinya, setidaknya sudah ada tiga elite Parpol Kota Tasikmalaya yang sudah buka suara:
- Viman (Gerindra) – Wali Kota Tasikmalaya
- Wahid (PKB) – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
- Yadi Mulyadi (PKS) – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya
Ketiganya, dengan nuansa argumen yang relatif itu-itu saja, sama-sama memandang mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan, terutama atas nama efisiensi anggaran. Di level wacana, ini membuat Pilkada melalui DPRD Tasikmalaya tampak seperti arus yang mulai menguat di kalangan elite politik lokal, meskipun belum ada keputusan resmi di tingkat regulasi.
