Wacana Pilkada melalui DPRD di Tasikmalaya Menguat, Benarkah?
Siapa Mendukung, Siapa Menolak?
Di tingkat nasional, peta dukungan relatif terlihat. Sejumlah partai besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, PAN, NasDem, dan Demokrat secara terbuka menyatakan dukungan atau setidaknya membuka opsi Pilkada melalui DPRD, dengan berbagai catatan. Argumen mereka umumnya berputar pada efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan penguatan sistem perwakilan.
Sebaliknya, PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang tegas menolak. PDIP menilai mekanisme tersebut sebagai langkah mundur dari demokrasi partisipatif karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Baca berita lainnya: Anggaran Morat-Marit, Apa Kabar 12 Tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya?
Sementara itu, PKS berada pada posisi yang lebih normatif. Secara konstitusional, mekanisme pemilihan oleh DPRD memang tidak dilarang, tetapi secara politik dan sosiologis, dampaknya masih menjadi perdebatan. Di daerah, sikap ini sering kali diterjemahkan beragam, tergantung konteks lokal dan dinamika internal.
Khususnya di Kota Tasikmalaya, pernyataan Yadi Mulyadi menunjukkan adanya simpati terhadap wacana tersebut, meski belum bisa disimpulkan sebagai sikap resmi kelembagaan.
Hal Mendasar yang Dilupakan
Peneliti Albadar Institute, Abdul Holik, melihat persoalan ini dari sudut yang lebih mendasar: kepercayaan publik. Menurutnya, wacana Pilkada melalui DPRD sebenarnya tidak akan menimbulkan pro dan kontra besar jika citra legislatif sebagai wakil rakyat benar-benar baik.
“Kalau rakyat sudah percaya penuh kepada DPRD, mekanisme apa pun akan diterima. Tapi kalau wacana ini masih jadi polemik, itu sinyal bahwa trust rakyat sebagai pemilik kedaulatan belum utuh,” ujarnya.
Baca berita lainnya: Waspada! Muncul Shadow Website DPRD Kota Tasikmalaya
Pandangan ini sejalan dengan berbagai riset demokrasi yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi legitimasi politik. Ketika lembaga perwakilan belum sepenuhnya dipercaya, pengalihan hak memilih dari rakyat ke elite justru berpotensi memperlebar jarak antara penguasa dan warga.
Karena itu, Holik menilai langkah idealnya bukan mengubah sistem pemilihan, melainkan membangun terlebih dahulu kepercayaan publik terhadap DPRD melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat.
