Pancasila Jadi Kompas Demokrasi untuk Semua Elemen Bangsa
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H., M.Si., menegaskan bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi kompas demokrasi bagi seluruh elemen bangsa. Pesan itu ia sampaikan menjelang momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025.
Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga penuntun arah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. “Demokrasi kita berbeda dengan demokrasi di banyak negara lain. Demokrasi kita bukan hanya soal suara terbanyak, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” ujar Aslim saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (30/9).
Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Suara Mayoritas
Aslim menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi di beberapa negara, suara terbanyak sering dianggap sebagai keputusan mutlak. “Di negara lain, prinsip mayoritas adalah hukum yang tertinggi. Tapi di Indonesia, keputusan tidak bisa diambil begitu saja hanya karena didukung banyak suara. Semua keputusan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Ia mencontohkan sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pada butir kesembilan sila ini ditegaskan bahwa keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, mengutamakan persatuan, serta berlandaskan nilai kebenaran dan keadilan.
“Jadi, kalau ada keputusan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, maka itu tidak bisa dijalankan, meskipun mayoritas setuju,” tegasnya.
Pelajaran dari Demokrasi Liberal
Aslim menyinggung contoh dari sejarah Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Saat itu, pemerintah memberlakukan Prohibition (1920–1933), yaitu pelarangan total peredaran minuman beralkohol. Kebijakan itu bertujuan menekan angka kriminalitas dan pengangguran pemuda.
Namun, pelarangan justru memunculkan masalah baru, seperti peredaran gelap (bootlegging), kejahatan terorganisir, dan meningkatnya protes publik. Akibat tekanan aksi massa yang besar dan meluas, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan pada 1933.
“Contoh ini menunjukkan bagaimana demokrasi liberal bisa berubah haluan karena tekanan mayoritas suara. Di Indonesia, hal semacam itu tidak bisa serta-merta terjadi. Pancasila memastikan bahwa demokrasi kita tidak boleh lepas dari nilai moral, etika, dan kepentingan bersama bangsa,” ujar Aslim.
Musyawarah dan Tanggung Jawab Bersama
Ketua DPRD juga menyoroti peran musyawarah dalam demokrasi Pancasila. Ia mengatakan, meski dalam praktik politik modern sering digunakan mekanisme voting, namun voting di Indonesia tetap berada dalam bingkai musyawarah mufakat.
“Butir keenam sila keempat menyebutkan, keputusan yang diambil harus diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Jadi sehebat apa pun perdebatan, ketika sudah ada keputusan bersama, semua pihak harus menanggung jawab yang sama,” jelasnya.
Aslim mencontohkan semangat kebersamaan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI I. “Mereka berdebat keras soal bentuk negara dan dasar negara. Tetapi setelah diputuskan bersama, semuanya kompak menghadapi ancaman dari luar, tidak terpecah meski sebelumnya berbeda pandangan. Itu teladan nyata bagaimana musyawarah dan tanggung jawab dijalankan dalam demokrasi Pancasila,” tambahnya.
Pesan untuk Momentum Hari Kesaktian Pancasila
Aslim mengingatkan bahwa di tengah riuhnya perbedaan pendapat politik saat ini, Pancasila harus tetap dijadikan kompas demokrasi oleh semua elemen bangsa.
“Perbedaan itu wajar, bahkan sehat dalam demokrasi. Tapi jangan sampai perbedaan menghancurkan persatuan. Pancasila mengajarkan kita bahwa demokrasi harus selalu ditempatkan dalam bingkai persatuan dan kepentingan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya peringatan sejarah atas kegagalan upaya mengganti ideologi bangsa, tetapi juga pengingat bagi generasi sekarang agar tidak melupakan arah demokrasi Indonesia.
“Kalau kita menjadikan Pancasila sebagai kompas, demokrasi Indonesia akan tetap kokoh. Tapi kalau Pancasila diabaikan, demokrasi kita bisa terombang-ambing oleh kepentingan sesaat,” pungkasnya. (AA)
