Fikri Dikriansyah: “Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Layak Ditelisik!”
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sorotan terhadap pengadaan barang dan jasa di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya bergulir. Setelah sebelumnya muncul pemberitaan mengenai kejanggalan paket swakelola bernilai ratusan juta rupiah, kini perhatian datang dari kalangan organisasi pemuda.
Ketua Pemuda PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menyatakan bahwa isu pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya patut mendapat perhatian publik dan perlu ditelisik lebih dalam. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi ke redaksi Lintas Priangan pada Sabtu (14/03/2026).
Menurut Fikri, ia tertarik menyoroti persoalan tersebut setelah membaca pemberitaan terkait paket swakelola yang dinilai janggal. Ia mengaku sebelumnya juga sempat mendengar sejumlah informasi yang mengarah pada dugaan persoalan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.
“Saya membaca berita itu dan merasa perlu mencermati lebih jauh. Apalagi sebelumnya saya juga pernah mendengar adanya aroma yang kurang sedap terkait pengadaan barang dan jasa di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya,” ujar Fikri.
Diskusi Pendalaman
Sebagai tindak lanjut, Fikri mengaku telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya sesama aktivis muda untuk melakukan diskusi pendalaman. Diskusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/03/2026).
Menurutnya, pembahasan tidak hanya akan menyoroti paket swakelola sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, tetapi juga berbagai informasi lain yang belakangan beredar mengenai pola pengadaan.
“Besok kami akan melakukan diskusi internal untuk mendalami berbagai informasi yang ada. Bukan hanya soal paket swakelola, tetapi juga indikasi lain yang kami dengar terkait pengadaan barang dan jasa di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya,” katanya.
Dugaan Paket Kecil yang Masif
Fikri mengungkapkan, beberapa waktu lalu ia juga menerima informasi mengenai dugaan praktik pengadaan yang dikemas dalam paket-paket kecil namun dilakukan secara masif. Menurutnya, pola seperti ini sering kali luput dari perhatian publik karena nilainya tidak besar jika dilihat secara satuan.
Ia mencontohkan dugaan belanja kebutuhan operasional seperti kertas, tinta refill printer, alat tulis kantor (ATK), hingga jasa fotokopi.
“Informasi yang kami terima menyebutkan ada indikasi pengadaan dalam bentuk paket kecil, jumlahnya banyak dan rutin, tapi tidak logis. Misalnya belanja kertas, tinta printer, ATK, atau fotokopi,” ungkapnya.
Sebagai ilustrasi, Fikri menyebut adanya informasi mengenai pembelanjaan kertas untuk kegiatan asistensi yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Padahal, berdasarkan informasi yang ia terima dari sumber internal ASN, kegiatan asistensi tersebut tidak membutuhkan konsumsi kertas dalam jumlah besar.
“Kalau benar demikian, tentu perlu ditelusuri lebih lanjut apakah belanja tersebut benar-benar sesuai kebutuhan atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, Fikri juga mengaku sempat menerima masukan agar pihaknya turut mendalami pengadaan fasilitas tertentu di lingkungan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, termasuk pengadaan lift.
Menurutnya, berbagai informasi yang beredar tersebut masih perlu diverifikasi secara cermat melalui diskusi dan pengumpulan data.
“Kami tentu tidak ingin berspekulasi. Karena itu perlu ada pendalaman terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” katanya.
Opsi Audiensi hingga Aksi
Saat ditanya mengenai langkah setelah diskusi pendalaman dilakukan, Fikri mengatakan bahwa ia akan menentukan sikap berdasarkan hasil diskusi pendalaman.
Ia menyebut beberapa opsi yang mungkin ditempuh antara lain melakukan audiensi, korespondensi, atau bahkan menggelar aksi penyampaian aspirasi.
“Biasanya langkahnya bisa berupa audiensi atau korespondensi. Kalau memang diperlukan, tidak menutup kemungkinan juga ada aksi penyampaian aspirasi. Tergantung nanti bagaimana respons dari Bappelitbangda Kota Tasikmalaya,” katanya.
Siap Tempuh Jalur Ajudikasi
Fikri menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya juga tidak akan tinggal diam apabila isu yang berkembang tidak mendapat respons dari pejabat publik yang berwenang.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Yang pasti saya dan rekan-rekan tidak akan diam jika para pejabat publik tidak merespons atau memilih bungkam. Apalagi ini di Bappelitbangda, lembaga yang sangat strategis dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur lebih lanjut apabila diperlukan.
“Kalau memang harus menempuh jalur ajudikasi atau pelaporan, kami juga siap. Yang terpenting adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Baca berita terkait: Ratusan Juta: Paket Swakelola Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Janggal!
Sorotan terhadap pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sendiri sebelumnya mencuat setelah adanya pemberitaan mengenai paket swakelola bernilai ratusan juta rupiah yang dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Isu tersebut kini mulai mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat yang mendorong adanya penjelasan terbuka dari pihak terkait. (AS)
