lintaspriangan.com, BERITA JABAR. Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menetapkan empat agenda pembangunan Sunda sebagai rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Rumusan ini menempatkan ketimpangan fiskal, budaya, tata ruang kawasan, dan kepemimpinan sebagai isu strategis yang mendesak. Rekomendasi tersebut dinilai penting karena menyangkut arah pembangunan Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta sebagai wilayah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

Ketua Badan Pekerja MMS, Andri P. Kantaprawira, menyebut agenda pertama berfokus pada ketidakadilan fiskal. MMS menilai pola sentralisasi anggaran selama ini belum memberi alokasi proporsional bagi Jawa Barat dan Banten, yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah Jakarta. Menurut Andri, koreksi fiskal dibutuhkan agar pembangunan tidak terus bergantung pada pola pusat-daerah yang timpang.

“Kebijakan fiskal nasional perlu dievaluasi agar memberi ruang lebih adil bagi Jawa Barat dan Banten,” ujar Andri dalam rilis resmi yang diterima pada Senin, 17 November 2025.

Baca juga: Dewan Kesenian: Dirigen Orkestrasi Ayang-Ayang Gung

Agenda kedua menegaskan urgensi kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. MMS memandang kebudayaan tidak sekadar pelengkap simbolik, tetapi orientasi nilai yang menentukan arah pembangunan. “Kebudayaan bukan ornamen. Ia adalah identitas dan arah pembangunan,” kata Andri.

Ekoregion Sunda Raya dan Penolakan Aglomerasi

Agenda ketiga menyangkut tata ruang Sunda Raya. MMS menekankan perlunya memandang Jawa Barat, Banten, dan DKJ sebagai satu ekoregion, bukan wilayah yang dipaksa masuk dalam skema aglomerasi tanpa mempertimbangkan ruang hidup masyarakat. Andri menilai konsep aglomerasi yang tidak melibatkan publik berisiko pada kerusakan lingkungan dan pengabaian masyarakat lokal.

“Sunda Raya memiliki potensi besar sebagai kawasan ekonomi terpadu. Namun skema aglomerasi yang mengabaikan sosial dan ekologi tidak dapat diterima,” ujarnya.

MMS juga menyampaikan keberatan atas kebijakan penggabungan agenda pembangunan lintas kawasan tanpa uji kelayakan sosial maupun ekologis. Penolakan mereka bukan pada integrasi wilayah, tetapi pada model tata ruang yang menempatkan warga hanya sebagai penonton.

Penguatan Kepemimpinan Sunda dan Reformasi Tata Kelola

Agenda keempat menyoroti penguatan kepemimpinan daerah. MMS mendorong pembentukan Sunda Leadership Institute (SLI) untuk menyiapkan kader usia 18 hingga 40 tahun dalam kepemimpinan berbasis nilai Sunda. Menurut Andri, kepemimpinan moral dan kultural tidak dapat terus pasif dalam dinamika kebijakan nasional.

“Sudah waktunya Sunda meneguhkan jati dirinya sebagai pilar kebudayaan Nusantara,” ujarnya.

Rumusan agenda tersebut disusun dalam musyawarah yang dihadiri sejumlah tokoh Sunda, antara lain Burhanuddin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Ganjar Kurnia, dan beberapa pinisepuh MMS. Forum tersebut memusatkan diskusi pada agenda pembangunan Sunda sebagai kerangka strategis jangka pendek dan jangka panjang.

Selain agenda utama, MMS juga menyodorkan rekomendasi tambahan, seperti pemisahan nomenklatur Dinas Kebudayaan agar berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan pariwisata. MMS menilai integrasi dua sektor itu selama ini membuat kebijakan kebudayaan tidak fokus. Andri juga menekankan perlunya reformasi fiskal nasional untuk menjamin perimbangan keuangan yang lebih adil bagi Jawa Barat, Banten, dan DKJ.

Rekomendasi lain adalah pembukaan kembali pemekaran daerah secara selektif, terutama bagi wilayah yang memiliki daya dukung fiskal memadai. Menurut MMS, pemekaran dapat menjadi solusi tata kelola jika dilakukan berbasis kajian yang kuat.

Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa MMS berfungsi sebagai kaukus pemikiran yang menyiapkan naskah konseptual bagi pemerintah daerah. Ia mengatakan MMS bukan organisasi berbadan hukum, melainkan forum intelektual yang menyusun gagasan bagi pembangunan Jawa Barat dalam jangka satu hingga empat tahun ke depan.

Baca juga: Operasi Zebra 2025 Dimulai Hari Ini, di Seluruh Indonesia

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan MMS telah lama menjadi penjaga nilai Sunda. Menurut Rahmat, kehadiran MMS semakin penting di tengah tekanan globalisasi, komersialisasi budaya, dan perubahan pola hidup.

Ia menyebut musyawarah ini dapat menjadi ruang pertemuan antara budaya, kearifan lokal, dan arah pembangunan. “MMS menjaga identitas serta moral masyarakat Sunda agar tidak tergerus perubahan nilai,” ujarnya.

Rumusan agenda pembangunan Sunda tersebut kini menunggu tindak lanjut Gubernur Jawa Barat. Bagi MMS, agenda ini bukan sekadar daftar rekomendasi, tetapi kerangka pembangunan yang menempatkan budaya, ruang hidup, dan keadilan fiskal sebagai batu pijakan.

Rumusan agenda pembangunan Sunda dari MMS menekankan keadilan fiskal, budaya, tata ruang, dan kepemimpinan sebagai arah baru pembangunan Jawa Barat. (MD)