Ahmadiyah di Tasikmalaya “Barebas”, Ke Mana Fungsi Legislasi DPRD?
Menunggu Sikap Resmi DPRD dan Pemerintah Daerah
Hingga audiensi FUIPA dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir pada Kamis, 15 Januari 2026, belum ada keputusan atau pernyataan resmi yang menjawab tuntutan pembubaran Ahmadiyah maupun langkah penegakan hukum lanjutan. DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih akan dikaji, sebuah jawaban yang kembali menimbulkan kesan menggantung di tengah masyarakat.
Bagi FUIPA, jawaban normatif tersebut belum cukup. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu Ahmadiyah di Tasikmalaya hingga ada kejelasan kebijakan dan tindakan konkret. Para ulama menilai, tanpa langkah nyata, potensi keresahan di masyarakat justru akan terus membesar. Sikap menunggu dan kajian berkepanjangan dikhawatirkan hanya akan memperpanjang ketidakpastian.
HOT NEWS KABUPATEN TASIKMALAYA: Indikasi Korupsi PLUT Kabupaten Tasikmalaya Terang Benderang
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Tasikmalaya berada pada posisi strategis. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mendorong pembentukan Perda, memanggil pihak-pihak terkait, serta memastikan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan. Publik kini menanti apakah kewenangan tersebut akan benar-benar digunakan atau kembali berhenti pada forum audiensi semata.
Isu ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut Ahmadiyah, tetapi juga menyentuh wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ketegasan kebijakan, konsistensi penegakan aturan, serta keberanian lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya menjadi ukuran kepercayaan publik. Bagi masyarakat Tasikmalaya, kejelasan sikap DPRD dan pemerintah daerah akan menjadi penanda apakah aspirasi yang disampaikan di ruang paripurna benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
Selama kejelasan itu belum hadir, pertanyaan yang mengemuka dalam audiensi akan terus bergema: ketika aturan sudah ada dan aspirasi telah disampaikan, ke mana arah kebijakan dan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya? (HS)
