24 Ribu Warga Kota Tasikmalaya Menganggur, Lapangan Kerja Menyusut
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kota Tasikmalaya menghadapi paradoks ketenagakerjaan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi oleh deretan angka statistik. Di satu sisi, tingkat pengangguran terbuka memang tercatat turun. Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan 24 ribu lebih warga Kota Tasikmalaya menganggur, sementara lapangan kerja formal justru menyusut.
Data tersebut terungkap dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya Agustus 2025 yang dirilis pada 17 Desember 2025
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah pengangguran di Kota Tasikmalaya mencapai 24.819 orang.
Angka itu setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,43 persen. Secara persentase, TPT memang turun tipis dibanding Agustus 2024 yang berada di angka 6,49 persen. Namun penurunan tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
Lapangan Kerja Formal Terus Menyusut
BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya pada Agustus 2025 sebanyak 360.981 orang, turun sekitar 8.732 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini terutama terjadi pada sektor industri dan jasa, dua sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja perkotaan.
Sebaliknya, sektor pertanian justru mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun kontribusi pertanian masih relatif kecil jika dibandingkan sektor jasa yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja. Kondisi ini menandakan bahwa lapangan kerja produktif dan stabil di perkotaan semakin terbatas, mendorong sebagian warga beralih ke pekerjaan dengan kepastian penghasilan yang lebih rendah.
Tak hanya itu, data BPS juga menunjukkan pergeseran besar dari pekerjaan formal ke informal. Jumlah pekerja formal menurun signifikan, sementara pekerja informal meningkat. Artinya, semakin banyak warga yang bekerja tanpa jaminan pendapatan tetap, tanpa perlindungan sosial, dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran
Persoalan warga Kota Tasikmalaya menganggur juga tak lepas dari faktor pendidikan. BPS mencatat, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan TPT mencapai 9,73 persen
Ironisnya, SMK selama ini diposisikan sebagai jalur pendidikan yang menyiapkan tenaga siap kerja. Namun realitas pasar kerja lokal belum sepenuhnya mampu menyerap lulusan dengan keahlian tersebut. Ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sementara itu, tingkat pengangguran terendah justru berasal dari kelompok berpendidikan SD ke bawah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pekerjaan sektor informal dan kerja kasar masih lebih mudah diakses dibandingkan pekerjaan formal yang mensyaratkan kualifikasi tertentu.
Angkatan Kerja Menyusut, Partisipasi Turun
Masalah ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya juga tercermin dari menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Agustus 2025, TPAK tercatat 66,31 persen, turun 2,61 poin dibanding tahun sebelumnya
Penurunan ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja yang tidak lagi aktif secara ekonomi, baik karena putus asa mencari pekerjaan, kembali ke bangku pendidikan, maupun terpaksa bergantung pada sektor informal rumah tangga.
Data ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Penurunan angka pengangguran secara statistik belum tentu sejalan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Ketika lapangan kerja menyusut dan sektor informal membesar, maka risiko kemiskinan terselubung semakin tinggi.
Bagi warga Kota Tasikmalaya, angka 24 ribu pengangguran bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita tentang lulusan sekolah yang tak terserap, pekerja yang dirumahkan, hingga kepala keluarga yang bertahan hidup dari pekerjaan serabutan. Di titik inilah, data BPS tak lagi berdiri sebagai angka dingin, melainkan cermin nyata kondisi sosial ekonomi kota.
Jika tak ada intervensi kebijakan yang serius—mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, penguatan sektor industri lokal, hingga penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pasar—jumlah warga Kota Tasikmalaya menganggur berpotensi menjadi persoalan struktural yang terus berulang dari tahun ke tahun. (AS)
