lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) di Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin dengan menekankan pentingnya melindungi hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Menteri AHY menyampaikan bahwa tanah ulayat memiliki nilai kepemilikan komunal yang mendalam. “Tanah ulayat mengandung nilai-nilai kepemilikan secara komunal yang merefleksikan ikatan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya.” kata AHY.
Dalam upacara tersebut, Menteri AHY juga memaparkan pencapaian signifikan dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat. Sebanyak 41 sertipikat telah diterbitkan, mencakup luas hampir 972 hektare di tujuh provinsi. Provinsi-propinsi tersebut adalah Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh. Menurut Menteri, langkah ini merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat.
Menteri AHY menegaskan bahwa upaya pendaftaran tanah ulayat merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.
“Pendaftaran tanah ulayat ini adalah bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.” katanya. Selasa, (24/09/2024),
Selain itu, Menteri juga menyoroti kemajuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mencatat bahwa jumlah bidang tanah terdaftar meningkat dari 46 juta pada tahun 2017 menjadi 117,9 juta hingga September 2024, mencatatkan peningkatan sebesar 250% dalam tujuh tahun.
Tema HANTARU tahun ini, “Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045,” mencerminkan visi besar bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, upacara HANTARU tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
Upacara dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, mitra kementerian, dan para purnabakti yang menerima penghargaan atas dedikasi mereka dalam bidang pertanahan. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan agraria dan tata ruang.
BACA JUGA: Desa Bunter Bagikan 748 Sertifikat Tanah
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam perlindungan hak atas tanah ulayat dan pendaftaran tanah, pemerintah berharap dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk masyarakat adat, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam dan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.
Melalui peringatan HANTARU 2024, diharapkan kesadaran akan pentingnya hak atas tanah ulayat semakin meningkat, dan masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua.