lintaspriangan.com, BERITA JABAR. Jawa Barat kembali mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Agustus 2025. Kondisi ini menjadi sorotan karena Jabar adalah pusat industri terbesar di tanah air, sehingga setiap gangguan ekonomi berdampak lebih luas dibanding provinsi lain.
Jabar Jadi Provinsi dengan PHK Tertinggi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tingginya angka PHK di wilayahnya tak lepas dari skala industri yang besar di provinsi ini. “Jika industri terganggu satu persen saja, dampaknya di Jabar pasti paling besar. Jumlah pabrik dan tenaga kerja kita jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain,” ujar Dedi saat ditemui di Sabuga, Bandung, Selasa (16/9).
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, secara nasional terdapat 830 pekerja yang terkena PHK pada Agustus 2025. Angka ini turun 288 orang dibandingkan Juli 2025 yang mencatat 1.118 pekerja terkena PHK. Dari total tersebut, sekitar 261 pekerja berasal dari Jawa Barat, menjadikannya provinsi dengan kontribusi tertinggi terhadap angka PHK nasional. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Selatan dengan 113 pekerja, dan Kalimantan Timur dengan 100 pekerja.
Menurut Dedi, tren PHK di Jabar bukan berarti dunia industri di provinsi ini sedang lesu. Ia menegaskan bahwa roda investasi justru mulai kembali bergerak. “Investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan diperkirakan pada Oktober mendatang akan kembali berjalan optimal,” ungkapnya.
Pemerintah Siapkan Sistem Rekrutmen Online
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring (online). Program ini diharapkan memudahkan masyarakat yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan baru.
“Tahun depan, perekrutan karyawan di kawasan industri seperti Subang dan Bekasi akan kembali dibuka. Jadi memang ada yang keluar, tetapi kita siapkan ruang untuk mereka masuk lagi,” kata Dedi.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Padjadjaran, Rini Santosa, menilai langkah digitalisasi rekrutmen tenaga kerja ini penting untuk mempercepat pemulihan. “Dengan skala industri sebesar Jabar, keterbukaan informasi lowongan kerja dan kecepatan perekrutan akan membantu mengurangi angka pengangguran pasca-PHK,” jelas Rini.
Ia menambahkan, angka PHK yang tinggi di Jabar perlu dilihat dalam konteks proporsional. “Justru karena Jabar adalah pusat industri nasional, wajar jika angkanya terlihat besar. Tapi peluang kerja baru juga akan paling banyak tercipta di sini,” katanya.
Dengan kombinasi pemulihan investasi dan modernisasi layanan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis mampu menekan angka PHK ke depan. Meski saat ini PHK di Jabar terbanyak di Indonesia, langkah-langkah strategis yang dilakukan diharapkan memberi harapan baru bagi para pekerja terdampak. (Lintas Priangan/Arrian)
