Pemerintah Jawa Barat siapkan kredit tanpa DP bagi sopir tambang agar mandiri secara ekonomi dan punya kendaraan sendiri.
lintaspriangan.com, Berita Jabar – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program kredit tanpa DP sopir tambang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pekerja di sektor pertambangan. Melalui kebijakan ini, para sopir diharapkan tak lagi hanya menjadi pekerja, melainkan dapat memiliki kendaraan sendiri yang menjadi sumber penghasilan berkelanjutan.
Program ini akan dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan Bank BJB, dengan fokus awal di wilayah Bogor dan sekitarnya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, skema kredit tanpa uang muka ini diharapkan menjadi terobosan agar sopir tambang dapat naik kelas secara ekonomi dan sosial.
“Hari ini banyak sopir yang bekerja menggunakan mobil milik orang lain. Saya ingin mereka menjadi tuan atas kendaraan yang mereka kendarai,” ujar Dedi di Gedung Setda, Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (3/11/2025).
Dedi menjelaskan, lewat kolaborasi Pemda dan Bank BJB, para sopir dapat mengajukan kepemilikan kendaraan tanpa harus menyediakan uang muka. Mereka cukup membayar cicilan per bulan setelah kendaraan digunakan untuk bekerja. “Skemanya sederhana. Sopir langsung bisa punya mobil, bulan berikutnya mulai setor, dan bisa langsung jalan,” katanya.
Langkah ini, lanjut Dedi, bukan hanya soal kepemilikan kendaraan, tetapi juga tentang pemerataan kesejahteraan bagi para pekerja tambang yang selama ini belum menikmati hasil sektor tersebut secara adil.
Dedi Mulyadi: Sopir Tambang Harus Naik Kelas, Bukan Sekadar Pekerja
Dalam pandangan Dedi Mulyadi, program kredit tanpa DP sopir tambang merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi sektor pertambangan. Selama ini, kata dia, industri tambang kerap hanya memberikan keuntungan besar kepada pengusaha, sementara masyarakat di sekitarnya justru tertinggal secara ekonomi.
“Saya tidak mau lagi melihat orang yang bekerja keras di sektor tambang tetap hidup miskin. Mereka harus naik kelas, harus punya aset sendiri,” tegasnya.
Dedi menilai, jika dibiarkan tanpa penataan, sektor tambang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memperburuk kerusakan lingkungan. Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan tambang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang terlibat di dalamnya.
“Kalau dibiarkan, tambang hanya akan melahirkan dua hal: kerusakan alam dan ketimpangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” ucapnya.
Menurut Dedi, program kredit tanpa DP ini bisa menjadi instrumen konkret untuk menciptakan keadilan ekonomi di sektor tambang. Ia menegaskan, pemberdayaan sopir tambang bukan sekadar inisiatif ekonomi, melainkan wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat pekerja.
“Jangan hanya pengusaha tambangnya yang sejahtera. Pekerjanya juga harus mendapatkan keadilan ekonomi,” ujarnya.
Program Kredit Tanpa DP Sopir Tambang Jadi Model Pemberdayaan
Kebijakan kredit tanpa DP sopir tambang juga diharapkan menjadi model baru dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kerja produktif. Melalui kepemilikan kendaraan pribadi, para sopir tidak hanya memiliki aset, tetapi juga mendapatkan akses terhadap sistem keuangan formal.
Pemprov Jawa Barat menilai langkah ini sebagai bentuk nyata pemerataan ekonomi di tengah tantangan sektor tambang yang kompleks. Dengan memberikan kesempatan kepada para sopir untuk menjadi pemilik kendaraan, diharapkan roda ekonomi lokal berputar lebih merata.
Baca juga: SMKN Bantarkalong Juara Futsal Nasional, Bonus Rp25 Juta dari Bupati
Selain itu, program ini memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang konsisten menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas kebijakan. Bekerja sama dengan Bank BJB, pemerintah akan memastikan mekanisme kredit berjalan transparan, aman, dan sesuai kemampuan bayar para penerima manfaat.
Dalam jangka panjang, Dedi berharap kebijakan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meniru pendekatan serupa, terutama dalam konteks reformasi ekonomi berbasis keadilan sosial.
“Visi kami sederhana: tambang tidak hanya menghasilkan batu dan pasir, tetapi juga kesejahteraan manusia. Program ini adalah langkah awal menuju keadilan sosial di sektor tambang,” kata Dedi.
Menata Ulang Sektor Tambang Demi Keadilan Sosial
Kebijakan kredit tanpa DP sopir tambang adalah bagian dari upaya besar menata ulang sistem pertambangan di Jawa Barat. Selama ini, menurut Dedi, kegiatan tambang sering kali meninggalkan jejak kemiskinan di sekitar wilayah operasionalnya.
Dengan memberi akses permodalan tanpa uang muka, pemerintah ingin memutus rantai ketergantungan pekerja terhadap pengusaha besar. Langkah ini sekaligus membuka jalan bagi transformasi sosial—dari status “pekerja upahan” menjadi “pemilik usaha”.
Melalui pendekatan ekonomi inklusif ini, Dedi menegaskan, sektor tambang di Jawa Barat tidak lagi boleh hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak. “Saya ingin tambang melahirkan kesejahteraan, bukan ketimpangan,” tuturnya.
Dedi juga menambahkan, pihaknya akan memastikan kebijakan tersebut berjalan transparan dan berkelanjutan. Pemprov akan melakukan evaluasi berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para sopir tambang dan masyarakat sekitar.
Program kredit tanpa DP sopir tambang dorong kemandirian ekonomi pekerja tambang di Jawa Barat dan wujudkan keadilan sosial. (MD)
