Gubernur Jabar usulkan dapur mandiri di sekolah besar untuk program Makan Bergizi Gratis, dorong efisiensi dan gotong royong.
lintaspriangan.com, BERITA BOGOR. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang memiliki dapur mandiri. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan distribusi makanan lebih efektif sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat.
Usulan Dapur Mandiri di Sekolah
Dalam rapat koordinasi MBG bersama pemerintah kota dan kabupaten di Bale Pakuan, Bogor, Senin (29/9/2025), Dedi Mulyadi atau KDM menyampaikan pentingnya dapur mandiri di sekolah-sekolah besar. Menurutnya, sekolah dengan jumlah siswa di atas seribu orang idealnya memiliki dapur mandiri yang dibangun bersama oleh Pemprov Jabar dan pemerintah daerah.
“Sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kota/kabupaten membangun dapurnya di sekolah,” ujar Dedi.
Dapur mandiri ini nantinya akan dikelola secara kolaboratif. Pemerintah daerah menyiapkan pembangunan fisik, sementara orang tua siswa dilibatkan sebagai relawan pengelola. Dengan begitu, distribusi makanan akan lebih cepat dan biaya logistik bisa ditekan.
Peran Orang Tua dan Gotong Royong
Dedi menekankan bahwa partisipasi orang tua dalam mengelola dapur sekolah bukan sekadar tambahan tenaga, melainkan bagian penting dari semangat gotong royong. Orang tua dapat mengawasi langsung kualitas makanan, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Dengan keterlibatan aktif tersebut, transparansi program Makan Bergizi Gratis akan lebih terjaga.
“Harapannya, orang tua siswa secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus,” ungkapnya.
Selain itu, keberadaan dapur mandiri juga membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekolah. Rekrutmen tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat setempat. Dengan sistem ini, Dedi yakin perputaran ekonomi lokal akan meningkat, sebab pasokan bahan makanan dan kebutuhan program MBG akan masuk ke data sirkulasi ekonomi daerah yang dikelola Bappeda.
Efisiensi dan Pengawasan Program
Menurut Dedi, dapur sekolah yang dikelola langsung di lokasi dapat memangkas risiko keterlambatan distribusi. Dengan adanya dapur mandiri, makanan bisa diolah dan disajikan tepat waktu tanpa bergantung pada pihak ketiga.
Tidak hanya soal dapur, Dedi juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis dalam program ini. Ia memastikan bahwa setiap daerah akan memiliki tim khusus untuk menerima laporan maupun aduan dari guru dan siswa. Mekanisme ini akan menjamin kualitas dan kuantitas makanan tetap sesuai standar.
Dengan pengawasan yang ketat, keluhan terkait makanan dapat segera ditangani. Hal ini, menurut Dedi, akan memperkuat kepercayaan publik bahwa program Makan Bergizi Gratis benar-benar berpihak pada kesejahteraan siswa.
Gotong Royong untuk Generasi Sehat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, keberadaan dapur mandiri di sekolah-sekolah besar tidak hanya menjadi solusi logistik, tetapi juga simbol keterlibatan masyarakat. Dengan gotong royong antara pemerintah dan orang tua, program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
Dedi menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menunjukkan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan gerakan bersama. “Dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat, kita membangun rasa memiliki terhadap program ini,” katanya.
Penutup
Usulan dapur mandiri untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah besar di Jawa Barat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan siswa. Selain meningkatkan efisiensi distribusi makanan, program ini mendorong keterlibatan orang tua, membuka lapangan kerja lokal, serta memperkuat ekonomi daerah.
Dapur mandiri untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah besar Jawa Barat dorong efisiensi, transparansi, gotong royong, dan ekonomi lokal. (Lintas Priangan/Arrian)
