lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna saat melakukan peninjauan program Rutilahu di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Sabtu (24/1/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati meresmikan secara simbolis 10 unit rumah warga yang telah selesai direnovasi.
Program Rutilahu dinilai menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Dadang Supriatna menyebut, hunian yang layak dan sehat memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, maupun lingkungan sosial. Menurutnya, perbaikan rumah tidak bisa dipandang sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia di Kabupaten Bandung.
Dalam keterangannya di hadapan warga dan tokoh masyarakat setempat, Bupati memaparkan capaian program Rutilahu yang telah berjalan selama tiga setengah tahun terakhir. Tercatat sebanyak 29.327 unit rumah tidak layak huni telah berhasil ditangani di berbagai wilayah Kabupaten Bandung. Angka tersebut, kata Bupati, menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti kawasan perkebunan di Pangalengan.
Meski demikian, pemerintah daerah mencatat masih terdapat sekitar 15.000 unit rumah tidak layak huni yang perlu mendapatkan penanganan lanjutan. Untuk memastikan program ini tetap berjalan optimal, Pemkab Bandung memproyeksikan tambahan anggaran sebesar Rp16,8 miliar pada APBD Perubahan tahun 2026. Proyeksi anggaran tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif, terutama di tengah potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati menjelaskan, dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah daerah menargetkan perbaikan sekitar 4.000 hingga 5.000 unit rumah setiap tahun. Target ini dipandang realistis sekaligus strategis agar sisa kebutuhan Rutilahu dapat dituntaskan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga kesinambungan program agar tidak terhambat oleh dinamika fiskal.
Selain penguatan anggaran, Pemkab Bandung menerapkan strategi kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan program Rutilahu. Pola ini melibatkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, serta elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai krusial, terutama untuk mengatasi kendala status lahan yang kerap ditemui di kawasan perkebunan dan wilayah perdesaan.
Bupati Dadang Supriatna juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi yang selama ini aktif mengawal aspirasi masyarakat terkait program Rutilahu. Dukungan lintas lembaga tersebut dinilai mempercepat proses penanganan dan memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis, dengan sinergi yang kuat dan perencanaan anggaran yang terukur, program Rutilahu dapat terus berjalan berkelanjutan. Lebih dari sekadar angka dan target, program ini diharapkan mampu menghadirkan hunian layak bagi warga, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat, bangkit, dan sejahtera. (HS)