Efisiensi Anggaran di Salah Satu SKPD Kota Tasikmalaya Ini Menuai Sorotan

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintah pusat seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun tampaknya, dalam tataran pelaksanaan, masih saja ada indikasi-indikasi kegiatan yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Menurut Diki Samani, seorang peminat masalah sosial dan pemerintahan, latar belakang kebijakan efisiensi anggaran ini salah satunya adalah karena besarnya potensi kebocoran anggaran di tubuh pemerintah daerah.

“Kebocoran anggaran ini bukan hanya soal pemborosan, tapi juga soal bagaimana anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah mengalir ke tempat yang tidak seharusnya,” ujarnya.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, beberapa mata anggaran yang diduga menjadi celah kebocoran telah dipangkas habis-habisan. Salah satu mata anggaran yang sering jadi sorotan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dinas dan studi banding, yang pada kenyataannya memang kerap disalahgunakan. Namun meski demikian, di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, masih saja ada SKPD yang melaksanakan kegiatan ini.

Diki menyoroti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bulan lalu. Dinas tersebut melaksanakan kegiatan Belanja Jasa Event Organizer/ Study Komparatif Peningkatan SDM Petugas Peternakan, yang memancing berbagai pertanyaan, terlebih jika dikaitkan dengan konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlaku.

Dalam dokumen uraian singkat pekerjaan menunjukkan bahwa kegiatan ini melibatkan 13 orang, dengan tujuan Yogyakarta selama empat hari. Meskipun diklaim sebagai kegiatan studi banding, beberapa hal patut jadi pertanyaan besar.

“Pertama. Apakah kegiatan ini benar-benar mendesak? Seberapa pentingkah ini untuk peningkatan kapasitas petugas peternakan di Tasikmalaya sampai harus berangkat ke Yogyakarta selama 4 hari?” ujar Diki, mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut di tengah kebijakan penghematan anggaran.

Yang kedua, Diki mempertanyakan jumlah yang berangkat sampai 13 orang. Jumlah ini tentu berdampak pada biaya tiket eksekutif, sewa hotel, konsumsi, hingga transportasi selama empat hari. “Apa tidak mungkin yang berangkat misalnya 3-5 orang saja. Toh nanti yang berangkat bisa berbagi ilmu yang didapat di sana ke rekan-rekannya di sini,” tanya Diki.

Yang ketiga, bahkan Diki berfikir, kenapa tidak narasumbernya saja yang diundang ke Tasikmalaya. Misalnya 3 orang diundang. Akan jauh menekan anggaran. Untuk materi pembelajaran kan sekarang jaman digital, bisa pakai materi audio visual.

Lalu yang keempat, dalam dokumen uraian singkat yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Ely Suminar, M.P. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdapat anggaran untuk jasa porter (tukang angkut di stasiun) sebanyak 4 orang. Sambil tertawa, Diki mengatakan mata anggaran ini. “Jajauheun kana efisiensi. Ini apa tukang porter. Emang rombongan dari Tasikmalaya bawa barang apa saja ke sana? Apa tas masing-masing harus diangkut sama porter? Ini terlalu mengada-ngada!”

Tak hanya jasa porter. Anggaran pengadaan kaos dan tas sebagai sarana penunjang juga tak lepas dari sorotan. “Kalau kaos masih mending, mungkin biar keliatan seragam lah. Tapi tas? Heran saya, di tengah efisiensi anggaran masih ada yang berfikir begini. Semoga peristiwa beberapa hari lalu yang mempertontonkan kemarahan rakyat bisa jadi pelajaran untuk penyelenggara negara yang masih berfikir begini nih”.

Saat ditanya apakah Diki akan mencoba mempertanyakan ke dinas terkait, ia menjawab sepertinya tidak. “Tidak ada urgensinya untuk dikonfirmasi ke dinas. Sering juga saya kirim surat tapi tidak direspon. Jadi langsung ke media saja. Toh kalau mereka mau klarifikasi, mereka juga bisa manfaatkan media,” jelas Diki.

Terakhir, Diki berharap Wali Kota Tasikmalaya dan Wakil Wali Kota lebih ketat dalam memantau jajaran di bawahnya. “Pak Wali dan Pak Wawali harus lebih ketat. Faktanya, meski kebijakan efisiensi anggaran sudah sangat mendengung di negeri ini, masih saja ada pihak yang nggak tahan kalau nggak jalan-jalan,” pungkas Diki. (Lintas Priangan/AA)