lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Sekitar 1.500 hingga 3.000 guru honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Selasa (21/10/2025). Aksi tersebut menuntut pengakuan yang adil untuk guru madrasah swasta dan tenaga pendidikan non-ASN, termasuk kepastian pengangkatan menjadi PPPK atau CPNS serta alokasi anggaran yang setara dengan guru negeri.
Tuntutan Utama Honorer Kemenag Ciamis
Dalam orasinya, koordinator Aliansi Honorer Kemenag Ciamis, Dhiagus Merti Pagede, menyampaikan bahwa aksi ini digerakkan untuk menyatukan suara guru RA, MI, MTs, MA dan tenaga kependidikan swasta supaya aspirasi “kesetaraan hak” di Kabupaten Ciamis terdengar hingga pusat.
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Amendemen UU ASN No. 20/2023 beserta regulasi turunannya, agar mencakup guru dan dosen madrasah serta tenaga kependidikan swasta.
- Regulasi baru yang mengakomodir guru madrasah swasta, termasuk kejelasan PPDB bagi madrasah swasta serta alokasi anggaran yang lebih adil.
- Kepastian status kepegawaian bagi honorer Kemenag Ciamis yang sudah mengabdi antara 15-30 tahun namun belum bisa ikut PPPK maupun CPNS.
Dhiagus menegaskan: “Kami menuntut kesetaraan hak agar setara dengan sekolah-sekolah negeri. Saat ini banyak guru honorer madrasah yang sudah mengabdi 15 hingga 30 tahun, tetapi tidak bisa masuk PPPK maupun CPNS.”
Respons Pemerintah Daerah: DPRD Ciamis dan Bupati Turun Tangan
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menerima audiensi para guru honorer dan menyampaikan apresiasi atas aksi yang berjalan tertib. Ia menyatakan bahwa isu status honorer di bidang pendidikan memang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Saya sangat mengapresiasi aksi guru madrasah di Ciamis ini. Pesertanya lebih dari seribu orang, namun mereka menyampaikannya dengan damai dan tuntutannya pun wajar,” ujar Nanang.
Lebih lanjut, DPRD Ciamis akan meneruskan aspirasi ke Kemenag Pusat dan DPR RI karena memang masalah regulasi status honorer berada di ranah nasional.
Informasi tambahan menyebut bahwa Nanang bahkan menyatakan bersedia mendukung langkah lebih lanjut apabila diperlukan, termasuk jika guru honorer melakukan mogok mengajar sebagai bentuk protes.
Momentum di Ciamis: Pengaruh dan Langkah Selanjutnya
Aksi di Ciamis menjadi bagian dari gerakan nasional guru honorer madrasah swasta. Aliansi Honorer Kemenag Ciamis telah menyatakan akan mengirim empat bus perwakilan ke Jakarta pada 30 Oktober 2025 untuk bergabung dengan rekan-sejawat dari daerah lain.
Dengan demikian, Kabupaten Ciamis kini menjadi barometer lokal yang memperlihatkan potensi perubahan kebijakan nasional melalui tekanan dari basis tenaga pendidik di lapangan.
Bagi para guru honorer, hasil aksi ini diharapkan bukan sekadar seremonial — melainkan menghasilkan:
- Kejelasan jalur pengangkatan PPPK/CPNS bagi guru madrasah swasta.
- Perubahan regulasi yang secara khusus mengakui kontribusi guru swasta dan menghapus diskriminasi terhadap status honorer.
- Transparansi anggaran pendidikan yang memperhitungkan madrasah swasta dan tenaga pendidik di bawah Kemenag secara adil.
Peristiwa ini memperkuat relevansi isu “Honorer Kemenag Ciamis” di pencarian lokal, karena menggambarkan persoalan aktual di Kabupaten Ciamis: guru honorer madrasah swasta menuntut kesetaraan hak dan kepastian kepegawaian. Fokus pemberitaan ini berada pada tiga elemen penting yang kuat dalam SEO lokal — geografi (Ciamis), institusi (Kemenag), dan isu status honorer — yang menjadikannya sangat potensial mendominasi hasil pencarian Google di wilayah Ciamis dan sekitarnya. (GPS)
