lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR.
Reses di Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, mempertemukan anggota DPRD Jawa Barat Ika Siti Rahmatika dengan warga pada Senin, 16 November 2026. Pertanian, perikanan, dan kebutuhan infrastruktur desa menjadi bagian dari pembahasan.
Menurut laporan yang terbit pada hari yang sama, perangkat desa juga menyampaikan keluhan mengenai penurunan Dana Desa. Ika menyatakan akan membawa aspirasi warga ke pembahasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat.
Pertanian dan Perikanan dalam Reses di Mekarharja
Kota Banjar termasuk Daerah Pemilihan Jawa Barat XIII yang diwakili Ika, bersama Kabupaten Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran. Profil resmi DPRD Jawa Barat mencatat Ika sebagai anggota Komisi II. Pertanian dan perikanan termasuk ruang lingkup komisi yang membidangi perekonomian tersebut.
Untuk Mekarharja, lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mencantumkan Dana Desa reguler sebesar Rp373.456.000. Angka itu merupakan pagu komponen reguler tahun anggaran 2026. Besaran penurunan yang disampaikan dalam forum masih memerlukan pembanding dari tahun sebelumnya dengan pos anggaran yang sama.
Pembicaraan dalam reses juga menyinggung angka Rp3,4 triliun. Keterangan resmi Pemprov Jawa Barat pada September menyebut angka tersebut sebagai proyeksi potensi defisit APBD Jawa Barat 2026. Adapun Dana Desa berasal dari APBN melalui skema transfer ke daerah. Masing-masing angka merujuk pada pos dan tingkat pemerintahan yang berbeda.
Tindak Lanjut Aspirasi Reses di Mekarharja
Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 mewajibkan anggota dewan melaporkan hasil reses kepada pimpinan DPRD. Laporan itu sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat kegiatan, aspirasi atau pengaduan warga, serta dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
Hasil reses dapat menjadi bahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD menyampaikan masukan itu secara tertulis kepada kepala Bappeda. Masukan tersebut dapat membantu merumuskan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran sesuai rencana pembangunan daerah.
Dalam pembahasan berikutnya, rincian lokasi dan kebutuhan warga akan membantu menentukan instansi yang berwenang menangani tiap usulan. Laporan publik mengenai pertemuan Senin belum merinci usulan mana yang akan masuk pembahasan fraksi atau kapan pembahasan itu berlangsung.
(ALP)
