Regulasi THR Tidak Baru
Kewajiban pembayaran THR sebenarnya bukan aturan baru.
Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa THR merupakan hak pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan setiap tahun.
THR juga tidak hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja lama.
Pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus juga berhak menerima THR.
Sementara pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.
Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, besaran THR dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.
Mengapa Pemerintah Membatasi H-7?
Batas waktu pembayaran THR H-7 bukan sekadar aturan administratif.
Kebijakan ini dibuat agar pekerja memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya.
Biasanya THR digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti:
- kebutuhan keluarga
- mudik
- belanja kebutuhan Lebaran
- membantu ekonomi keluarga
Karena itu pemerintah bahkan mendorong perusahaan untuk membayar THR lebih awal sebelum batas waktu H-7.
Dengan demikian, pekerja memiliki waktu lebih panjang untuk memanfaatkan haknya.
“Kalau perusahaan membayar lebih awal tentu lebih baik. Tapi yang jelas jangan sampai lewat dari batas yang sudah ditetapkan,” kata Yuni.
Halaman selanjutnya: Bagaiman dengan Jadwal Pembayaran THR ASN?
