Unsur Korupsi Terpenuhi
Dalam perspektif hukum pidana korupsi, unsur yang diuji meliputi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain.
Dari fakta yang terungkap, terdapat indikasi perbuatan melawan hukum karena dokumen pertanggungjawaban tidak identik dengan keterangan penyedia. Terdapat pula indikasi potensi kerugian negara sebesar Rp67.326.850 yang dibayarkan berdasarkan dokumen yang dipersoalkan.
Bendahara dan kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran. Jika dokumen tidak valid namun pembayaran tetap dilakukan, maka unsur penyalahgunaan kewenangan bisa diperdebatkan.
Direktur Albadar Institute, Diki Samani, menilai temuan tersebut tidak boleh dianggap ringan.
“Kalau tanda tangan bukan milik penyedia, faktur tidak bernomor, dan ada template faktur di perangkat internal, itu sudah masuk kategori indikasi korupsi. Ini bukan sekadar salah administrasi biasa,” ujarnya.
Menurut Diki, dalam banyak kasus korupsi di daerah, pola awalnya memang selalu tampak sebagai persoalan administrasi.
“Korupsi itu jarang diawali dengan kalimat ‘saya mau korupsi’. Ia sering bermula dari manipulasi dokumen. Ketika dokumen sudah tidak otentik, maka potensi perbuatan melawan hukum sudah muncul. Tinggal diuji siapa yang diuntungkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengembalian dana tidak serta-merta menghapus dugaan pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
“Kalau setiap indikasi perilaku koruptif cukup diselesaikan dengan setor ulang, maka efek jera tidak pernah lahir. Yang tumbuh justru keberanian untuk mencoba lagi,” tegasnya.
Tasikmalaya tentu tidak ingin dikenal sebagai kota yang terlalu toleran terhadap perilaku koruptif. Namun toleransi bukan diukur dari pernyataan, melainkan dari tindakan.
Apakah setiap temuan akan benar-benar ditindaklanjuti secara serius?
Apakah pengawasan internal diperkuat?
Ataukah publik harus menunggu kasus serupa terulang dengan angka yang lebih besar?
Kota ini tidak kekurangan aturan. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi dan keberanian menegakkan integritas.
Karena ketika kejanggalan demi kejanggalan dibiarkan menguap, yang perlahan menghilang bukan hanya uang negara — tetapi juga kepercayaan publik.
“Saya khawatir ini fenomena gunung es. Dan kalau sudah terlalu toleran begini, saya kira sudah saatnya ada pergerakan perlawanan yang serius. Dan Albadar insha Alloh akan berada di garda terdepan,” tegas Diki. (HS)
