Dilema Kendaraan Dinas dan BBM Subsidi
Bagi staf PNS pengguna kendaraan dinas, isu BBM bukan persoalan sederhana. Kendaraan berpelat merah secara etika dan regulasi tidak diperuntukkan untuk mengantre BBM subsidi. Namun di sisi lain, tidak semua staf mendapatkan tunjangan BBM yang memadai.
“Tidak semua pengeluaran BBM itu diganti uang kantor, apalagi di masa efisiensi anggaran seperti sekarang,” ujar S, staf PNS Kabupaten Tasikmalaya, kepada Lintas Priangan, Minggu (1/2/2026).
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Ada PNS Tasikmalaya Ngaku Suka Main Proyek, Hebat!
Ia mengakui, penggunaan BBM nonsubsidi kerap menjadi pilihan yang berat namun tak terhindarkan. “Beli BBM kita canggung kalau harus antre di barisan BBM subsidi karena plat motornya merah. Jadi ya, berat-berat juga selalu beli BBM nonsubsidi,” lanjutnya.
Cerita Staf Lapangan: Sedikit Lega
Pengalaman serupa disampaikan A, staf PNS Kota Tasikmalaya. Menurutnya, kendaraan dinas sering menjadi satu-satunya alat mobilitas untuk menjalankan tugas harian.
“Kalau staf bawa kendaraan kantor itu sering jadi dilema. Nggak dipakai, kita nggak punya motor sendiri. Tapi kalau dipakai, risikonya harus beli BBM nonsubsidi,” kata A.
Ia menambahkan, tidak semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki tunjangan besar. “Sebagai staf teknis, tugas saya banyak ke sana kemari. Suka ada uang dari kantor, tapi jauh dari kata cukup,” ujarnya. Tentu, lain halnya jika PNS tersebut adalah pejabat. Atau setidaknya, staf di SKPD idaman, yang besaran tunjangannya di atas rata-rata SKPD lain.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Ada PNS Tasikmalaya Diduga Nikah Siri
Karena itu, saat harga BBM turun, beban tersebut terasa sedikit lebih ringan. “Alhamdulillah sekali kalau hari ini BBM nonsubsidi harganya turun,” ucap A.
Halaman berikutnya:
Dampak Kecil yang Terasa Nyata
