Isu Kubu-Kubuan di Lingkaran Pejabat
Di luar dua insiden tersebut, redaksi juga menerima berbagai masukan mengenai dinamika komunikasi di lingkar pimpinan Kota Tasikmalaya. Sejumlah sumber menyebut adanya diferensiasi pola komunikasi di antara pejabat—di mana sebagian kepala SKPD disebut lebih intens berkomunikasi kepada salah satu pimpinan dibandingkan yang lain.
Informasi ini belum tentu berarti terjadi faksionalisasi formal. Namun dalam perspektif manajemen publik, kondisi seperti itu dapat disebut sebagai indikasi fragmentasi komunikasi. Ketika jalur informasi tidak lagi tunggal dan preferensi komunikasi mengarah pada figur tertentu, maka koordinasi kolektif berpotensi terganggu.
Isu lain yang berkembang menyangkut dinamika relasi antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah. Secara normatif, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada wali kota sebagai kepala daerah. Namun dalam praktik birokrasi, posisi ini sering berada dalam persilangan kepentingan administratif dan politik.
Viman Alfarizi Ramadhan sebagai wali kota memegang mandat politik utama. Wakil wali kota memiliki legitimasi elektoral yang sama dalam paket kepemimpinan. Sementara sekretaris daerah adalah pimpinan birokrasi tertinggi yang bersifat karier.
Ketika komunikasi di antara ketiganya tidak sinkron, persepsi tentang “banyak jalur komando” mudah muncul. Dalam situasi seperti itu, pejabat struktural cenderung mencari titik komunikasi yang dianggap paling responsif atau paling cepat memberi kepastian.
Apakah itu berarti telah terjadi kubu-kubuan? Secara formal, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya pengelompokan politik di internal pemerintahan. Namun persepsi publik tentang polarisasi komunikasi sudah berkembang. Dan dalam politik pemerintahan, persepsi sering kali sama kuatnya dengan realitas administratif.
Halaman berikutnya: Krisis Komunikasi di Tubuh Pemkot Tasikmalaya
