Langkah Berikutnya: Bongkar Dokumen Teknis
Setelah jawaban dari Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diterima, langkah lanjutan akan bergerak dalam dua arah sekaligus.
“Pertama, tentu mengajukan keberatan resmi karena informasi yang diberikan tidak lengkap dan tidak sesuai permintaan. Lalu yang kedua, memperdalam investigasi dengan mengajukan permohonan informasi lanjutan terhadap dokumen teknis,” jawab Fikri.
Dokumen yang berpotensi diminta oleh pemohon meliputi:
- kontrak pengadaan
- DPA atau RKA
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- dokumen e-purchasing
- berita acara serah terima
Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran, memastikan keberadaan barang atau jasa, serta menilai apakah proses berjalan sesuai aturan atau tidak.
Sebagaimana semangat LKPP yang digaungkan lewat beberapa kali press release, bahwa pengadaan harus transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data awal justru menunjukkan pola yang tidak lazim, maka pengujian lanjutan menjadi hal yang sepatutnya dilaksanakan.
Transparansi yang Membuka Pertanyaan
Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kualitas informasi.
Respons cepat Bappelitbangda Kota Tasikmalaya memang layak diapresiasi. Namun ketika data yang disampaikan tidak lengkap dan justru memunculkan pola yang janggal, maka transparansi berubah menjadi pintu masuk bagi pengawasan yang lebih dalam.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membaca angka, tetapi juga membaca pola.
Dan dalam pengadaan barang dan jasa, pola sering kali berbicara lebih jujur daripada laporan. (AS)
Berita sebelumnya:
