infopriangan.com, BERITA DAERAH. Dugaan korupsi yang beredar di lingkungan DPRD Kota Banjar akhirnya menemui titik terang. Kejaksaan Negeri Kota Banjar secara resmi mengumumkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, mereka telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi di Sekretariat DPRD Kota Banjar.
Pihak kejaksaan mengkonfirmasi bahwa status tersebut telah beralih dari penyelidikan ke penyidikan.
Sri Haryanto, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, menjelaskan bahwa tim penyelidik telah melakukan serangkaian investigasi selama 28 hari sejak awal Agustus 2024.
“Kami telah melakukan penyelidikan yang mendalam untuk menemukan bukti-bukti yang diperlukan. Peningkatan status ini didasarkan pada dua Surat Perintah Penyelidikan, yaitu PRINT-449/M.2.32/Fd/08/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 dan PRINT-495/M.2.32/Fd/08/2024 tertanggal 22 Agustus 2024,” kata Sri
Dalam proses penyelidikan,Sri mengatakan kejaksaan telah meminta keterangan dari 26 orang yang dianggap mengetahui peristiwa hukum yang terjadi.
Sri Haryanto juga menambahkan bahwa mereka juga melakukan analisis terhadap berbagai dokumen terkait.
“Berdasarkan hasil ekspose, kami menemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi,” katanya
Sementara itu, Gede Maulana, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara.
“Kami mendapati bukti-bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang serius,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar juga menekankan pentingnya melanjutkan proses penyidikan.
“Dengan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, tim kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan dan menetapkan tersangka,” ujarnya.
Sri Haryanto juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami ingin agar semua pihak memahami bahwa kami berkomitmen untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang,” katanya.
Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan berjanji akan memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, terutama dalam penggunaan anggaran publik,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di Kota Banjar kini menjadi perhatian publik yang luas. Banyak pihak berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.
Penggunaan anggaran publik yang baik dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki citra pemerintah daerah. Selain itu masyarakat diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum.
