Bupati Sumedang Dorong Kesadaran Politik Pemuda untuk Demokrasi Bersih
Bupati Sumedang menegaskan pentingnya kesadaran politik pemuda sebagai fondasi lahirnya aktor politik yang bersih.
Kesadaran Politik Pemuda Penting bagi Arah Kebijakan
lintaspriangan.com, BERITA SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta generasi muda Jawa Barat tidak menjauh dari politik. Di hadapan mahasiswa yang hadir dalam acara Ritme Demokrasi bertajuk “Nada, Narasi, dan Kesadaran Politik Pemuda Jawa Barat” di Sumedang, ia menegaskan keterlibatan pemuda menentukan kualitas aktor politik serta arah kebijakan publik ke depan.
Menurutnya, Kesadaran Politik Pemuda bukan sekadar diskusi ruang kelas. Politik menyentuh kehidupan sehari-hari warga karena mereka yang duduk sebagai pengambil kebijakan memiliki mandat dari publik. “Mari memulai tekad dan komitmen untuk hadir sebagai aktor politik yang jujur dan bersih,” ujarnya di acara tersebut.
Dony menilai masih banyak mahasiswa yang menolak politik karena stigma kotor yang lekat selama ini. Dalam pandangannya, persepsi tersebut memutuskan regenerasi politik yang sehat. Politik, kata dia, bukan sumber masalah, tetapi praktik yang dijalankan manusia di dalamnya yang kerap menyimpang. “Yang kotor itu pelakunya, bukan politiknya,” katanya.
Pandangan ini menjadi akar dari seruan Sang Bupati: pemuda tidak boleh mengambil posisi diam. Minimnya keterlibatan anak muda justru membuka ruang bagi praktik yang tidak akuntabel. Di sisi lain, partisipasi aktif dan literasi politik dapat membangun struktur demokrasi yang lebih sehat.
Literasi Politik sebagai Pondasi Regenerasi
Menurut Dony, penguatan Kesadaran Politik Pemuda harus dimulai dari pendidikan literasi politik yang jelas. Di hadapan peserta, ia menjelaskan bahwa kegiatan Ritme Demokrasi dirancang untuk mendorong mahasiswa memahami ekosistem politik secara rasional, bukan sekadar melihatnya dari narasi negatif.
Ia menyebut, ketika generasi muda memahami proses, konsekuensi kebijakan, hingga mekanisme pemilu, ruang bagi penyimpangan semakin sempit. Karena itu, literasi menjadi pondasi penting. “Kegiatan ini tujuannya membangun kesadaran politik generasi muda dan berdampak pada peningkatan partisipasi,” katanya.
Konsep tersebut berpijak pada isu utama Jawa Barat: ruang publik politik masih didominasi elite yang minim dialog dengan generasi muda. Tanpa intervensi sejak dini, jarak politik dan warga muda akan melebar. Situasi ini berpotensi melahirkan sikap apatis yang justru meminggirkan kepentingan kelompok usia produktif.
Baca juga: Dinsos Temukan Anak Asal Tasikmalaya yang Digadaikan Ayahnya
Dony berharap agenda seperti ini terus berlanjut. Pemerintah daerah, kampus, dan komunitas harus menjadi mitra dalam menghadirkan partisipasi politik yang sehat. Ia menegaskan motivasi yang dibawa dalam forum ini bukan untuk mengajak mahasiswa menjadi politisi semata, tetapi mengajak mereka memahami bahwa suara dan keterlibatan mereka memiliki dampak.
Keterlibatan Pemuda Menentukan Kualitas Demokrasi
Seruan Sang Bupati memiliki logika sederhana. Demokrasi berjalan berdasarkan pilihan publik. Jika generasi muda memilih diam, keputusan hanya dipengaruhi sebagian kecil kelompok yang mungkin memiliki kepentingan sempit. Pada titik ini, Kesadaran Politik Pemuda menjadi penentu arah kebijakan yang menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal hingga tata kelola pemerintahan.
Dalam perspektif kebijakan publik, dorongan partisipasi pemuda bukan romantisme normatif. Representasi anak muda di ruang politik akan membawa ide baru, tuntutan akuntabilitas, dan parameter etika yang dibentuk melalui pengalaman sosial digital dan jejaring komunitas modern. Politik pun menjadi ruang evaluatif, bukan sekadar arena perebutan posisi.
Bupati menutup pesannya dengan dorongan konkret: generasi muda harus memulai dari kesadaran, berlanjut pada partisipasi, lalu membangun kebiasaan demokrasi yang sehat. “Pesan yang disampaikan harus memotivasi mahasiswa agar mulai menumbuhkan tekad untuk terlibat dalam politik,” katanya.
Kesadaran politik pemuda menjadi kunci lahirnya aktor politik bersih dan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada warga. (MD)
