lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Menjelang momentum 1 tahun kepemimpinan Viman-Diky yang jatuh pada tanggal 20 Februari, situasi politik lokal Tasikmalaya kembali menghangat. Dalam hitungan hari, ruang publik kota ini dipenuhi oleh rangkaian ekspresi kritik yang intens: dimulai dari aksi massa mahasiswa, munculnya spanduk-spanduk bernada sindiran di Balai Kota, hingga kini merembet menjadi wacana mosi tidak percaya yang akan disuarakan dalam aksi lanjutan.
Rangkaian peristiwa itu bermula dari aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Tasikmalaya pada Jumat, 30 Januari 2026 di halaman Balai Kota Tasikmalaya. Mereka menyerukan tuntutan evaluasi kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelang satu tahun berjalannya pemerintahan Viman Alfarizi Ramadhan–Diky Candra. Massa menilai sejumlah program prioritas belum berjalan optimal dan meminta kepala daerah menemui mereka secara langsung, namun hingga akhir aksi wali kota tidak hadir secara tatap muka.
Kekecewaan atas absennya kepala daerah saat menyampaikan aspirasi itu memicu respons publik yang lebih visual. Beberapa hari setelah aksi mahasiswa, pagar Balai Kota Tasikmalaya menjadi tempat pemasangan spanduk-spanduk bernada kritik tajam terhadap gaya komunikasi dan respons pemerintah daerah. Pesan yang tertulis menyindir respons pemerintah dan mempertanyakan efektivitas jalur aspirasi formal.
Spanduk-spanduk itu tidak bertahan lama. Sebagian kemudian diturunkan oleh aparat, namun tindakan tersebut justru memicu perdebatan publik yang lebih luas. Kritik tidak hanya berhenti pada isi spanduk, tetapi mengarah pada diskusi tentang ruang kritik, saluran aspirasi, dan kualitas komunikasi politik antara pemerintah daerah dan warganya.
Menurut Syarif Hidayat, dosen Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIK Cipasung), fenomena pemasangan spanduk bernada kritik itu menunjukkan lebih dari sekadar ekspresi spontan warga. Syarif mengatakan bahwa keberanian warga menyampaikan kritik secara terbuka justru mencerminkan masih tingginya kepedulian publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sinyal bahwa jalur demokrasi formal belum sepenuhnya dirasakan efektif oleh masyarakat.
“Ketika aspirasi tidak disampaikan melalui mekanisme resmi dan justru muncul dalam bentuk spanduk di ruang publik pemerintahan, itu menandakan ada jarak komunikasi yang belum terjembatani,” ujar Syarif dalam wawancara, Rabu (04/02/2026).
Baca berita terkait: Fenomena Spanduk di Balai Kota Tasikmalaya, Dosen UNIK Soroti Peran DPRD
Ia juga menilai bahwa fenomena itu bukan hanya ekspresi kritik, tetapi peringatan dini terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap jalur representatif dan lembaga perwakilan, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya.
➡️ Lanjut ke halaman berikutnya: Mosi Tidak Percaya
