Mungkinkah Daerah Membandel?
Sebagian mungkin bertanya: bagaimana kalau daerah tetap mempertahankan belanja pegawai di atas batas? Jawabannya: risikonya besar.
UU 1/2022 secara tegas membuka ruang sanksi. Jika ketentuan alokasi belanja tidak dipatuhi, daerah dapat dikenai penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang tidak ditentukan penggunaannya.
Bagi daerah, TKD adalah sumber napas fiskal utama. Dipotong TKD berarti ruang fiskal menyempit. Risiko politik dan administratifnya tinggi.
Dengan kata lain, ini bukan sekadar imbauan moral. Ini kewajiban hukum dengan konsekuensi nyata. Dengan kata lain, membandel, sama sekali bukan pilihan rasional.
