lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Gugatan terhadap pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya menyisakan peluang penyelesaian tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Namun, peluang tersebut dinilai bisa tertutup apabila Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, tidak membuka ruang komunikasi dan perbaikan.
Dalam video pemberitaan Jabar News, Kamis (19/11/2026), advokat Taufiq Rahman selaku penggugat menyatakan kesediaannya mencabut gugatan apabila pemerintah daerah memperbaiki kekeliruan yang dipersoalkan.
Pernyataan itu muncul di tengah proses perkara Nomor 201/G/2026/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut menyangkut prosedur dan komposisi pengangkatan tiga anggota Dewas RSUD dr. Soekardjo.
Taufiq juga menyoroti potensi persoalan hukum terkait pembayaran honorarium apabila keputusan pengangkatan kelak dinyatakan tidak sah. Namun, hal tersebut masih merupakan pandangan hukum penggugat yang memerlukan pembuktian.
SWAKKA: Wali Kota Jangan Bebal
Ketua Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Muhlis, mengapresiasi sikap Taufiq Rahman yang tetap membuka peluang penyelesaian meskipun telah menempuh jalur hukum.
“Menurut saya, advokat Taufiq Rahman sudah menunjukkan sikap yang sangat bijak dan profesional. Sudah menggugat ke PTUN, tetapi masih membuka ruang perbaikan. Kalau persoalannya dibereskan, gugatan pun bersedia dicabut. Ini iktikad baik yang semestinya dihargai,” ujar Muhlis.
Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi keputusan pengangkatan Dewas, bukan alasan untuk semakin menutup diri.
“Artinya, di sisi lain, Wali Kota jangan bebal. Masyarakat sudah memberikan ruang yang sangat luas untuk memperbaiki persoalan. Jangan sampai kesempatan baik seperti ini justru diabaikan,” katanya.
Muhlis menilai berbagai keberatan terhadap pengangkatan Dewas perlu dijawab secara terbuka, termasuk persoalan prosedur seleksi, komposisi keanggotaan, dan pengangkatan Asep Maman Permana.
Ia mengingatkan bahwa mempertahankan keputusan tanpa memberikan penjelasan yang memadai berpotensi memperpanjang sengketa.
“Kalau Wali Kota tetap bersikeras tanpa membuka komunikasi, bukan mustahil persoalan ini akan memancing gelombang pengaduan yang lebih banyak. Bahkan, bisa saja nantinya bukan hanya menyangkut Dewan Pengawas RSUD,” ujarnya.
Kasus Dewas RSUD Berpotensi Meluas
Muhlis mengaku mengetahui adanya pihak lain yang sedang mempersiapkan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait persoalan pengangkatan Dewas RSUD dr. Soekardjo.
Menurut informasi yang diterimanya, pihak tersebut tengah berupaya meminta penjelasan langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya sebelum menempuh mekanisme pengaduan ke Ombudsman.
Langkah itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mensyaratkan pelapor terlebih dahulu menyampaikan persoalan kepada pihak terlapor atau atasannya tanpa memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.
Muhlis menyebut pihak yang bersangkutan berencana melanjutkan pengaduan apabila dalam waktu 14 hari tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian yang memadai.
“Bayangkan kalau masyarakat Kota Tasikmalaya semakin sering menempuh jalur seperti ini. Ada yang menggugat ke PTUN, ada yang mengadu ke Ombudsman. Padahal, sebagian persoalan sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang sederhana di daerah,” kata Muhlis.
Ia mengingatkan bahwa persoalan yang berpotensi diadukan masyarakat tidak terbatas pada pengangkatan Dewas. Pelayanan publik, kebijakan administrasi, pengelolaan anggaran, hingga buruknya komunikasi pemerintah dengan masyarakat juga dapat memunculkan keberatan.
Menurutnya, apabila persoalan-persoalan tersebut terus berkembang menjadi sengketa, pemerintah daerah akan semakin sering menghadapi permintaan klarifikasi, pemeriksaan, dan proses hukum dari berbagai lembaga negara.
“Apa semuanya mau dibiarkan sampai menjadi urusan lembaga negara? Waktu dan energi pemerintah akhirnya habis untuk menghadapi persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan sejak awal,” ujarnya.
Muhlis menegaskan bahwa membuka komunikasi bukan berarti Wali Kota harus selalu mengalah atau menerima seluruh tuntutan masyarakat.
Apabila pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan keputusan, alasan tersebut justru perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami pertimbangannya.
“Silakan kalau Wali Kota merasa keputusannya sudah benar dan ingin mempertahankannya. Tetapi buka ruang komunikasi seluas-luasnya. Jelaskan dasar hukumnya, jelaskan alasannya, supaya masyarakat juga paham. Yang tidak boleh itu bersikeras mempertahankan keputusan, tetapi menutup komunikasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan daerah dijalankan dalam sistem demokrasi yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Ini negara, bukan kerajaan. Uang yang digunakan pemerintah itu uang rakyat, bukan uang pribadi Wali Kota. Jadi sudah sewajarnya masyarakat memperoleh penjelasan terbuka, terutama mengenai keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan kepentingan publik,” katanya.
Bagi Muhlis, penyelesaian polemik Dewas RSUD dr. Soekardjo tidak harus selalu berakhir dengan pertarungan panjang di pengadilan. Kesediaan mendengar, menjelaskan, dan memperbaiki keputusan apabila ditemukan kekeliruan merupakan langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
“Solusinya sederhana: jangan bebal. Dengarkan masyarakat, buka komunikasi, dan kalau memang ada yang keliru, perbaiki. Jangan menunggu persoalan menjadi semakin panjang,” pungkasnya.
(ALP)
