lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Enam abad sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Toleransi Internasional, seorang pujangga di Nusantara sudah menulis tentang perbedaan keyakinan. Namanya Mpu Tantular. Pada akhir abad ke-14, di zaman Majapahit, ia menulis dalam Kakawin Sutasoma. Dari salah satu baitnya lahir tiga kata yang kelak dipilih menjadi semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Ketika dunia memperingati Hari Toleransi Internasional setiap 16 November, Indonesia punya ingatan panjang tentang hidup bersama. Jauh sebelum republik berdiri, masyarakat dengan bahasa, adat, dan keyakinan yang berbeda sudah hidup berdampingan di kepulauan ini.
“Kalau bicara tentang toleransi, itu bukan hal baru bagi bangsa kita. Sejak republik ini berdiri, semangat Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi bagian dari cara kita hidup bersama,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, Drs. Ade Hendar, M.M., kepada Lintas Priangan, Selasa (17/11/2026).
Ade menambahkan bahwa Indonesia kerap menjadi rujukan dunia dalam soal toleransi. Menurut dia, yang menarik dari pengalaman Indonesia ialah bagaimana masyarakat dengan begitu banyak perbedaan suku, agama, dan adat bisa hidup berdampingan sebagai satu bangsa.
Benar kata Ade soal betapa beragamnya masyarakat kita. Berangkat dari penjelasannya, Lintas Priangan menelusuri kajian tentang keragaman Indonesia. Dalam kajian yang diterbitkan Cambridge University Press pada 2019, Greg Fealy dan Ronit Ricci menggambarkan Indonesia sebagai salah satu masyarakat paling kompleks di dunia dari segi etnis, agama, dan budaya.
Keragaman itu antara lain terdengar dari bahasa yang dipakai orang di rumah dan saat bercakap dengan tetangga. Dalam publikasi yang terbit pada Desember 2024, Badan Pusat Statistik mencatat 694 bahasa digunakan di lingkungan keluarga maupun masyarakat, berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
Survei Pew Research Center memberi gambaran yang lebih dekat dengan keseharian. Sekitar dua pertiga responden Muslim dan 84 persen responden Kristen di Indonesia menyatakan bersedia menerima pemeluk Hindu sebagai tetangga.
Di Kota Santri, Ade mengajak melihat apa yang terjadi ketika seorang tetangga sedang kesusahan. Kalau air masuk ke rumah sebelah, misalnya, orang bisa datang membantu mengangkat barang. Yang rumahnya masih kering bisa menawarkan tempat berteduh. Di situlah anak-anak melihat sendiri bagaimana orang dewasa memperlakukan tetangga yang berbeda agama atau suku. Dari pengalaman seperti itulah, menurut Ade, kebiasaan hidup rukun diwariskan.
Tasikmalaya sendiri punya banyak pengalaman hidup dalam perbedaan. Dalam forum lintas agama pada September 2023, Pemkot Tasikmalaya menyebut ada 18 etnis dan pemeluk enam agama di kota ini. Kehidupan bersama itulah yang ingin dirawat lewat tema peringatan tahun ini, “Tasikmalaya Rukun, Tasikmalaya Maju: Beda Itu Rahmat, Rukun Itu Kekuatan.”
Ade membawa semangat yang sama ke pelayanan publik. Menurut dia, warga yang datang mengurus akta kelahiran, mencari layanan kesehatan, atau mengakses pendidikan dan bantuan sosial berhak diperlakukan setara. Ia menegaskan komitmen Pemkot Tasikmalaya untuk melayani warga tanpa membedakan agama, suku, atau golongan.
“Di Tasikmalaya, tidak ada warga kelas satu dan kelas dua. Semua warga adalah warga Tasikmalaya. Semua berhak dilayani dengan adil dan bermartabat,” ujar Ade.
Bagi orang tua yang datang ke kelurahan untuk mengurus akta kelahiran anaknya, perlakuan setara bisa terasa dari hal kecil. Kalau ada berkas yang kurang, petugas menjelaskan apa yang perlu dilengkapi dan kapan ia bisa kembali. Ia pulang dengan tahu apa yang harus dilakukan. Dari cara ia dilayani hari itu, ia juga tahu bahwa ia punya tempat yang sama di kota ini.
(ALP)
