lintaspriangan.com, NASIONAL. Kabar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden mendapat penjelasan resmi Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 10 November 2026. Namun, hingga Rabu dini hari, belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri itu telah berlaku secara resmi.
Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut dia, Prabowo dan Gibran bertemu pada Selasa pagi selama sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan jabatan menyusul dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.
Istana Luruskan Respons Prabowo
Prasetyo secara khusus meluruskan kabar bahwa Presiden menolak keinginan tersebut. Ia menegaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Menurut penjelasan Istana, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi persoalan. Ia ingin menempuh proses hukum melalui peradilan tata usaha negara.
Dengan demikian, informasi Gibran mundur harus dibaca secara cermat. Pernyataan niat dalam pertemuan bersama Presiden belum sama dengan keputusan formal untuk berhenti sebagai wakil presiden.
Tidak adanya penolakan dari Presiden tidak otomatis berarti permohonan pengunduran diri telah disetujui secara formal. Istana juga belum mengumumkan keputusan atau tahapan kelembagaan yang mengakhiri masa jabatan Gibran.
Keterangan Prasetyo mengenai isi pertemuan tersebut turut dilaporkan ANTARA dalam laporan dari Kompleks Istana Kepresidenan.
Gibran Masih Menjalankan Tugas
Prasetyo menegaskan pemerintahan tetap bekerja seperti biasa. Presiden tetap menjalankan agenda pemerintahan, sementara Gibran juga masih melaksanakan tugas sebagai wakil presiden.
Prasetyo mengatakan pemerintah tetap berfokus pada pelayanan publik. Salah satu agenda yang berjalan ialah antisipasi bencana hidrometeorologi saat musim hujan, termasuk pemetaan langkah mitigasi di berbagai daerah.
Kepastian tersebut sejalan dengan keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa malam. Yusril menyatakan jabatan wakil presiden belum kosong.
Yusril menjelaskan, pengunduran diri secara formal memerlukan pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu, lembaga tersebut mempunyai mekanisme ketatanegaraan untuk menindaklanjutinya.
Karena itu, kabar Gibran mundur belum dapat diartikan sebagai pergantian wakil presiden. Hingga informasi resmi terakhir yang terverifikasi pada Rabu (11/11/2026) dini hari, Gibran masih menjabat.
Belum ada keterangan resmi yang memastikan surat pengunduran diri telah diajukan kepada MPR. Belum ada pula pengumuman bahwa lembaga tersebut telah memproses pemberhentiannya.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada langkah formal Gibran dan proses ketatanegaraan yang berlaku. Publik perlu membedakan pernyataan keinginan pribadi, respons Presiden, dan keputusan resmi lembaga negara. (ALP)