lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menerapkan sistem manajemen talenta dalam penempatan aparatur sipil negara (ASN). Penerapan perdana tersebut ditandai dengan pelantikan 122 pejabat oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin di Aula Pendopo Baru, Selasa, 10 November 2026.
Pelantikan itu mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyebut rekam jejak, kompetensi, dan kinerja ASN menjadi ukuran utama dalam penerapan sistem manajemen talenta Kabupaten Tasikmalaya tersebut.
Jumlah pejabat yang dilantik terdiri atas enam pejabat pimpinan tinggi pratama, 55 pejabat administrator, 57 pejabat pengawas, dan empat pejabat fungsional.
Dengan demikian, pejabat administrator dan pengawas menjadi kelompok terbesar dalam pelantikan tersebut, dengan total 112 orang dari keseluruhan 122 pejabat.
Rekam Jejak dan Kompetensi Jadi Pertimbangan Penempatan ASN
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan pelantikan tersebut merupakan implementasi perdana sistem manajemen talenta di lingkungan pemerintah kabupaten.
Menurut Cecep, sistem tersebut menggunakan rekam jejak, kompetensi, dan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penempatan aparatur pada jabatan pemerintahan.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik menunjukkan hasil kerja nyata dan menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan organisasi masing-masing.
Penerapan manajemen talenta Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi bagian dari perubahan mekanisme pemetaan dan penempatan ASN. Pemerintah daerah menyatakan sistem tersebut membantu proses pemilihan aparatur berdasarkan portofolio dan kompetensi yang dimiliki.
Peraturan Manajemen Talenta Sudah Ditetapkan
Penerapan sistem manajemen talenta di lingkungan Pemkab Tasikmalaya juga memiliki dasar regulasi daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tasikmalaya mencatat Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 mengenai Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 7 April 2026 serta tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Kabupaten Tasikmalaya. BKD Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai pemrakarsa regulasi tersebut.
Dengan adanya regulasi tersebut, pelantikan 122 pejabat pada November menjadi pelaksanaan perdana sistem manajemen talenta yang diumumkan pemerintah daerah.
Namun, penerapan sistem baru ini belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan kinerja birokrasi. Hasil penempatan pejabat perlu dilihat dari pelaksanaan tugas, pencapaian target organisasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, perkembangan setelah pelantikan menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Terutama bagaimana kompetensi dan rekam jejak aparatur diterjemahkan menjadi hasil kerja di masing-masing perangkat daerah.
Manajemen talenta Kabupaten Tasikmalaya kini memasuki tahap penerapan melalui penempatan pejabat pada sejumlah jenjang jabatan. Publik dapat mencermati apakah sistem tersebut berjalan sesuai tujuan yang disampaikan pemerintah daerah, yakni menjadikan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan ASN. (NS/AS)