lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Komite Nasional Mahasiswa Indonesia (KONAMI) Tasikmalaya menyiapkan langkah lanjutan setelah aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Tasikmalaya Kota berakhir tanpa dialog langsung dengan Kapolres Tasikmalaya Kota.
KONAMI Tasikmalaya menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat Polda Jawa Barat melalui pengaduan resmi.
Langkah itu ditempuh setelah massa aksi menilai aspirasi yang mereka sampaikan tidak mendapatkan respons langsung dari pimpinan Polres Tasikmalaya Kota.
Menurut KONAMI, ketidakhadiran Kapolres dalam menemui massa menjadi persoalan tersendiri karena aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja kepolisian di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
Mereka menilai tidak adanya ruang dialog langsung menunjukkan masih adanya persoalan dalam keterbukaan dan responsivitas institusi kepolisian terhadap kritik publik.
KONAMI Siapkan Laporan ke Polda Jabar
KONAMI menyatakan sedang menyusun berkas pengaduan yang berisi kronologi aksi serta catatan mengenai apa yang mereka sebut sebagai pengabaian terhadap aspirasi publik.
Berkas tersebut rencananya disampaikan kepada Polda Jawa Barat untuk meminta penanganan dan evaluasi pada tingkat yang lebih tinggi.
KONAMI juga menyatakan akan meminta Polda Jabar memeriksa aspek etik dan profesionalisme dalam penanganan aksi maupun respons pimpinan Polres Tasikmalaya Kota terhadap aspirasi mahasiswa.
Langkah tersebut menjadi eskalasi baru setelah sebelumnya KONAMI telah menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi keamanan dan kinerja kepolisian di Kota Tasikmalaya.
Sebelumnya Soroti Sistem Deteksi Dini
Kritik KONAMI terhadap Polres Tasikmalaya Kota sebenarnya bukan kali pertama muncul.
Pada akhir Agustus 2026, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
KONAMI menilai masih terdapat kesenjangan antara klaim situasi keamanan yang terkendali dengan keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat.
Mereka juga meminta kepolisian memperkuat sistem deteksi dini dan tidak hanya mengandalkan penindakan setelah suatu perkara terjadi.
KONAMI menyoroti sejumlah kasus kriminal dan peredaran narkotika yang menurut mereka menunjukkan perlunya penguatan fungsi pencegahan dan pemetaan jaringan kejahatan.
Dalam kritik sebelumnya, KONAMI juga menilai kegiatan seperti razia kendaraan dan penertiban knalpot bising tidak cukup apabila tidak dibarengi strategi untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas.
Minta Kapolda Evaluasi hingga Mutasi Kapolres
Dalam langkah terbarunya, KONAMI tidak hanya meminta evaluasi.
Mereka secara terbuka mendesak Kapolda Jawa Barat mengevaluasi kinerja Kapolres Tasikmalaya Kota dan mempertimbangkan mutasi dari jabatan tersebut.
Tuntutan tersebut merupakan sikap politik organisasi mahasiswa dan belum berarti adanya keputusan atau proses mutasi dari institusi Polri.
Karena itu, bola kini berada di tangan Polda Jawa Barat untuk menilai apakah pengaduan yang disampaikan KONAMI memenuhi dasar untuk dilakukan pemeriksaan, klarifikasi, atau evaluasi internal.
Bagi KONAMI, pengaduan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada respons dari tingkat Polda Jawa Barat.
Di sisi lain, belum ada keterangan dari Polres Tasikmalaya Kota maupun Polda Jawa Barat mengenai rencana pengaduan KONAMI tersebut. Penjelasan dari pihak kepolisian penting untuk memberikan gambaran berimbang mengenai jalannya aksi, alasan tidak adanya dialog langsung dengan Kapolres, serta respons institusi terhadap tuntutan mahasiswa.
Dengan demikian, tuntutan mutasi Kapolres Tasikmalaya Kota saat ini masih merupakan aspirasi KONAMI dan belum menjadi keputusan resmi dari Polda Jawa Barat. (HS)
