lintaspriangan.com, BERITA BANJAR. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Banjar menuai sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar. Organisasi tersebut mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Muscam KNPI Kota Banjar tersebut, terutama keterlibatan pengurus KNPI tingkat kota yang dinilai terlalu jauh masuk ke ranah teknis kepanitiaan dalam pelaksanaan Muscam.
Sorotan itu disampaikan menyusul terbitnya surat undangan Musyawarah Kecamatan KNPI Kecamatan Purwaharja Nomor 05/Pan.Muscam/DPD-KNPI/BJR/VIII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.
Menurut HMI Kota Banjar, dinamika pelaksanaan Muscam perlu menjadi perhatian agar tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
HMI Pertanyakan Peran Pengurus KNPI Kota
Ketua Umum HMI Kota Banjar, Rio Julian Rustandi Putra, menilai pengurus KNPI tingkat kota semestinya lebih berperan sebagai pengawal jalannya proses organisasi, bukan terlibat langsung dalam kepanitiaan Muscam.
Menurutnya, secara kelembagaan KNPI tingkat kota memiliki fungsi sebagai fasilitator, pengawas, dan penjaga objektivitas pelaksanaan musyawarah di tingkat kecamatan.
Rio berpendapat, keterlibatan yang terlalu jauh dalam aspek teknis berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan serta mengurangi independensi organisasi.
Soroti Mekanisme Sesuai AD/ART
Dalam keterangannya, HMI Kota Banjar juga mengingatkan pentingnya seluruh tahapan Muscam dilaksanakan sesuai ketentuan AD/ART organisasi.
Mereka menilai fungsi utama pengurus KNPI tingkat kota seharusnya mencakup pengawasan terhadap keabsahan mekanisme organisasi, memastikan tahapan administrasi berjalan sesuai aturan, serta memberikan dukungan yang bersifat proporsional apabila diperlukan.
HMI berpandangan bahwa pelaksanaan organisasi yang mengacu pada aturan internal merupakan bagian penting dalam menjaga legitimasi setiap keputusan yang dihasilkan.
Minta Marwah Organisasi Dijaga
Rio menyampaikan kekhawatirannya apabila pembagian peran dalam pelaksanaan Muscam tidak berjalan sesuai fungsi masing-masing.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan organisasi kepemudaan sekaligus memengaruhi kepercayaan terhadap proses organisasi.
Ia juga mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk menjaga marwah KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan yang menjunjung prinsip demokrasi, transparansi, dan profesionalisme.
Ruang Klarifikasi Terbuka
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus KNPI Kota Banjar terkait kritik yang disampaikan HMI Kota Banjar tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi sesuai prinsip pemberitaan.
Apabila tanggapan resmi telah diterima, artikel ini akan diperbarui sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (WAN/HS)