lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sebanyak 7.000 anak di Kota Tasikmalaya tercatat putus sekolah. Penyebabnya bukan karena kenakalan remaja ataupun rendahnya minat belajar, melainkan karena faktor kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius di dunia pendidikan.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Rojab Riswan Taufik, Rabu (15/7/2026). Ia menyebut ribuan anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.
“Yah ada 7.000 anak putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.500 anak berhasil dikembalikan ke bangku sekolah. Namun, masih ada sekitar 3.500 anak lainnya yang hingga kini belum diketahui secara pasti kondisinya.
Anak Putus Sekolah Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar
Menurut Rojab, angka anak putus sekolah di Kota Tasikmalaya bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Penambahan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan masih sangat mungkin terjadi pada tahun ajaran baru.
Pemerintah Kota Tasikmalaya masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui perkembangan jumlah anak putus sekolah di lapangan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sekolah Rakyat Belum Mampu Menjangkau Semua Anak
Salah satu program yang diharapkan dapat menjadi solusi adalah Sekolah Rakyat. Namun, kapasitas program tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Rojab mengungkapkan, dari sekitar 7.000 anak putus sekolah, hanya 25 anak yang dapat tertampung melalui program Sekolah Rakyat.
Jika dipersentasekan, jumlah tersebut hanya sekitar 0,3 persen dari total anak putus sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya.
“Artinya dari 25 dari 7.000. Sisanya masih sangat banyak yang belum terjangkau,” ungkapnya.
Kemiskinan Tidak Bisa Dilawan Dinas Pendidikan Sendiri
Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan anak putus sekolah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan.
Diperlukan gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT dan RW, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat secara luas.
Menurutnya, apabila tidak ada langkah yang lebih masif dan terintegrasi, angka anak putus sekolah berpotensi terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Ini tidak bisa hanya di pundak kami. Harus lintas sektoral sampai ke kewilayahan bergerak bersama,” tegasnya.
Persoalan anak putus sekolah pada akhirnya bukan hanya soal pendidikan. Di balik setiap anak yang gagal melanjutkan sekolah, terdapat masa depan yang sedang dipertaruhkan.
Tanpa upaya jemput bola yang serius hingga ke tingkat keluarga, Kota Tasikmalaya berisiko kehilangan potensi generasi mudanya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertanding dalam kehidupan.(KRS/AHOL)